ORBITINDONESIA.COM - Kepresidenan Palestina mengungkapkan pokok-pokok visi yang akan disampaikan Presiden Mahmoud Abbas dalam KTT Darurat Arab mendatang, guna membahas tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina.

Kairo akan menjadi tuan rumah KTT darurat pada 4 Maret 2025 untuk membahas isu Palestina di tengah meningkatnya tantangan, termasuk kehancuran massal di Jalur Gaza akibat perang genosida Israel serta rencana Presiden AS Donald Trump untuk “menguasai” wilayah tersebut setelah pemindahan paksa penduduk Palestina.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Palestina, Wafa, Presidensi Palestina menegaskan bahwa visi Abbas mencakup unsur-unsur yang “akan menjaga hak-hak sah rakyat Palestina, memastikan keteguhan dan keberlanjutan mereka di tanah Palestina, mencegah upaya pemindahan paksa, serta membangun kembali wilayah yang dihancurkan oleh pendudukan di Gaza dan Tepi Barat.”

Baca Juga: Presiden Palestina Mahmoud Abbas Tolak Seruan Pengusiran dari Tanah Air

Visi tersebut juga bertujuan mewujudkan resolusi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab dengan mengakhiri pendudukan Israel serta mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pernyataan itu menambahkan bahwa visi Abbas menyerukan penguatan negara Palestina dan pemerintahan resminya agar “dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas Gaza, sebagaimana halnya di Tepi Barat.”

Visi tersebut menekankan pentingnya “penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, serta penguasaan penuh atas semua perbatasan, termasuk penyeberangan Karm Abu Salem dan Rafah dengan Mesir, yang akan dikelola dengan kerja sama Mesir dan Uni Eropa sesuai dengan perjanjian 2005.”

Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Bahas Palestina dan Perkenalkan BRIN ke Pangeran Khaled di Uni Emirat Arab

Perjanjian perbatasan 2005, yang ditengahi oleh AS dan Uni Eropa setelah Israel mundur dari Gaza pada September 2005, dirancang untuk mengatur pengelolaan dan operasional penyeberangan perbatasan, khususnya Rafah.

Visi Abbas menyoroti bahwa “pemerintah Palestina telah mengerahkan sumber daya untuk memulihkan layanan vital di Gaza, termasuk penyediaan air dan listrik, bantuan bagi warga yang mengungsi, penyediaan tempat penampungan sementara, pembukaan akses jalan, serta pengaktifan layanan kesehatan dan pendidikan.”

Visi tersebut juga merinci rencana pemulihan dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan dengan tetap mempertahankan penduduk di Jalur Gaza. Rencana ini akan diwujudkan melalui kerja sama dengan Mesir, sejumlah organisasi internasional, Bank Dunia, dan Uni Eropa.

Baca Juga: Hamas Siap Serahkan Kendali Gaza kepada Otoritas Nasional Palestina

Abbas menegaskan “pentingnya implementasi reformasi institusional, hukum, dan layanan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan bagi rakyat Palestina.”