ORBITINDONESIA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha Jepang terlibat dalam konstruksi pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang di pesisir utara Jakarta.

Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut sewaktu menerima pengusaha Jepang dari delegasi Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 5 Desember 2024 sore.

Demikian Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Rosan Perkasa Roeslani usai mendampingi Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Menlu Sugiono: Pemimpin Dunia Berharap Presiden Prabowo Semakin Berperan di Kancah Global

Rosan mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, pembicaraan Prabowo dan pengusaha Jepang sangat produktif dan menghasilkan beberapa masukan.

Prabowo akan kembali mengundang pengusaha Jepang lainnya dari delegasi Japan Jakarta Club untuk membahas lebih rinci tentang keterlibatan perusahaan Jepang dalam membangun tanggul laut raksasa.

Skema kerja sama pembangunan tanggul laut raksasa ini, kata Rosan, juga masih terbuka, baik itu antarperusahaan (B2B), maupun antarpemerintah (G2G), maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Baca Juga: Presiden Prabowo Tebar Benih Ikan Nila Salin di Karawang, Dukung Penyediaan Protein Makan Bergizi Gratis

"Kita masih terbuka ya, tapi harapannya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang besar ini berpartisipasi dari konstruksinya, engineeringnya dan juga dari pendanaannya," kata Rosan.

Tentang pendanaan maupun kerja samanya, tambahnya, akan dibahas kembali oleh Prabowo dengan perusahaan Jepang pada Jumat.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, anggaran pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jakarta dari wilayah Banten sampai Bekasi diperkirakan mencapai Rp123 triliun untuk delapan tahun ke depan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Teken Perpres Rincian APBN Tahun Anggaran 2025

Anggaran itu, kataya, akan dipergunakan untuk memperbaiki sanitasi dan normalisasi sungai, sehingga biayanya tidak mungkin bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). ***