ORBITINDONESIA.COM - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus dilakukan secara berprinsip dan tegas, serta berlandaskan kepentingan nasional yang lepas dari kepentingan politik sesaat.

“Konsep bahwa Indonesia ‘tak bermusuh dengan siapapun dan jadi kawan bagi semua’ memang baik, namun ini tak berarti kebijakan politik luar negeri kita harus memuaskan semua pihak,” kata Dino Patti Djalal dalam pernyataan pembukanya pada agenda Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) yang diselenggarakan FPCI di Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.

Hal tersebut, kata Dino Patti Djalal, merupakan satu dari lima saran kebijakan yang hendak disampaikan FPCI kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

Baca Juga: Dino Patti Djalal: Prabowo Subianto Akan Jaga Hubungan Berimbang Hadapi Rivalitas Kawasan

Ia mengatakan, Indonesia harus secara tegas membela posisinya dalam diplomasi luar negeri, karena dengan itulah Indonesia akan mencapai tujuan nasionalnya, sebagaimana tercermin dari keberhasilan integrasi Papua ke Indonesia dan pengakuan konsep RI sebagai “Negara Kepulauan” melalui UNCLOS 1982 yang dicapai melalui negosiasi yang keras.

Saran selanjutnya, ucap Dino, yaitu bahwa politik luar negeri tak bisa dilaksanakan untuk kepentingan politik sesaat maupun untuk aksi-aksi populis yang dilakukan hanya demi mendulang dukungan rakyat, sebagaimana yang terjadi saat RI menyatakan keluar dari PBB di tengah era Konfrontasi pada dasawarsa 1960-an.

“Ingatlah bahwa tujuan politik luar negeri bukan untuk disanjung, tapi untuk berdampak,” kata Dino, menegaskan.

Baca Juga: Dino Patti Djalal: Cegah Eskalasi Konflik, Indonesia Disarankan Gunakan Hubungan Baik dengan Iran

Dalam berdiplomasi, Indonesia juga harus mempertahankan “otonomi strategis”, yaitu kemampuan menentukan dan mengambil tindakan di kancah dunia berdasarkan kehendak sendiri sebagai sebuah negara merdeka.

Pendiri FPCI itu mengatakan hal tersebut semakin penting untuk dipertahankan karena semakin banyak cara yang akan ditempuh aktor-aktor tertentu untuk mempengaruhi dan mengintervensi diplomasi Indonesia seperti melalui kecerdasan buatan dan disinformasi masif.

Pemangku kepentingan dalam politik luar negeri RI juga hendaknya memastikan arah kebijakan diplomasi Indonesia dijelaskan dengan baik dan dapat dipahami masyarakat supaya mereka “tak menebak-nebak” apa yang akan dilakukan pemerintahnya di kancah dunia, kata Dino.

Baca Juga: Dino Patti Djalal: Adaptasi Cepat Pemerintah Prabowo Menjamin Aksesi OECD dan BRICS Lancar

Ia turut mengingatkan bahwa sebagai negara terbesar dan terkuat di Asia Tenggara, Indonesia harus memastikan diplomasinya terus setia kepada kawasan tersebut dengan menguatkan dan memberdayakan posisinya sebagai pemimpin di kawasan.***