ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah China mengecam tindakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menerapkan pembatasan visa terhadap sejumlah pejabat Hong Kong pasca penjatuhan hukuman penjara kepada 45 aktivis pro-demokrasi.

"Kami dengan tegas menentang AS menggunakan kasus-kasus peradilan yang relevan untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan mencoreng serta melemahkan supremasi hukum Hong Kong," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat, 22 November 2024.

Sebelumnya Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Selasa, 19 November 2024 mengatakan, AS mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa baru bagi sejumlah pejabat Hong Kong, yang bertanggung jawab atas penerapan Undang-undang Keamanan Nasional di Hong Kong.

Baca Juga: Parah, Enam Warga Indonesia yang Terlibat Perampokan Jam Tangan Mewah Ditangkap Polisi Hong Kong

AS juga mengecam keras hukuman terhadap 45 terdakwa yang disebut mendapat hukuman penjara yang mengubah hidup mereka hanya karena partisipasi damai dalam kegiatan politik yang dilindungi berdasarkan hukum Hong Kong.

"Pemerintah pusat China dengan tegas mendukung Daerah Administratif Khusus Hong Kong dalam menjaga keamanan nasional dan menghukum berbagai kegiatan yang membahayakan keamanan nasional sesuai dengan hukum," ungkap Lin Jian.

AS, sebut Lin Jian, perlu sungguh-sungguh menghormati kedaulatan China dan supremasi hukum Hong Kong, mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional, dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan Hong Kong dalam bentuk apa pun.

Baca Juga: Joe Taslim dan Yayan Ruhian Akan Dipersatukan Dalam Film Laga Hong Kong, The Furious

"Jika AS bersikeras memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Hong Kong, China akan mengambil tindakan balasan yang tegas," tegas Lin Jian.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri AS menyerukan kepada otoritas Hong Kong untuk segera dan tanpa syarat membebaskan ke-45 orang tersebut dan tahanan politik lain. Hukuman berat itu dinilai dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem peradilan Hong Kong dan merusak reputasi internasional kota tersebut.

AS juga mendesak China dan otoritas Hong Kong untuk menegakkan independensi peradilan Hong Kong, menghentikan penggunaan undang-undang keamanan nasional untuk membungkam mereka yang mengekspresikan pandangan politik secara damai dan memulihkan keterbukaan yang sangat penting bagi vitalitas dan keberhasilan Hong Kong.

Baca Juga: Barito Putera Datangkan Bek Asal Korea Selatan Moon Chi Sung dari Klub Liga Hong Kong Resources Capital FC

Pengadilan Hong Kong pada Selasa lalu, menjatuhkan hukuman penjara epada 45 aktivis pro-demokrasi atas tuduhan melakukan subversi.