Latar belakang pembentukan Satgas Percepatan Investasi di IKN ini bertujuan untuk meningkatkan layanan investasi untuk percepatan pembangunan pada wilayah pengembangan di IKN.

Satgas ini berhasil mewujudkan pelaksanaan groundbreaking ketujuh di IKN menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI perdana di Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024.

Selain Satgas Percepatan Investasi IKN, tugas lainnya yang menanti Rosan sebagai Menteri Investasi baru adalah Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Jokowi Kabulkan Pengunduran Diri Wamen BUMN Rosan Roeslani

Sebagai Ketua dari Satgas tersebut, Rosan memiliki tugas untuk memimpin percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomasa yang memerlukan fasilitasi, koordinasi, dan perizinan berusaha bagi pelaku usaha.

Latar belakang pembentukan Satgas ini adalah percepatan pelaksanaan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Percepatan investasi dalam industri gula dan bioetanol sendiri merupakan perwujudan untuk mencapai ketahanan pangan serta energi, khususnya energi baru terbarukan.

Baca Juga: Rosan Roeslani: Putusan DKPP Terkait Pelanggaran KPU Tidak Penting Bagi Pasangan Calon Prabowo-Gibran.

Percepatan investasi pada sektor gula dan bioetanol juga kemudian menjadi bagian dari fokus keberlanjutan dalam RAPBN 2025 yang mengedepankan prioritas pembangunan infrastruktur pangan dan energi.

Prioritas pembangunan dalam RAPBN 2025 tersebut bertujuan untuk keberlanjutan pembangunan yang Indonesia sentris dan melaksanakan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Transisi dan keberlanjutan

Baca Juga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Optimistis Aturan Hak Guna Usaha 190 Tahun Akan Tarik Investasi ke IKN

Penunjukan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi baru menunjukkan sikap utama pemerintahan Presiden Jokowi yang memegang teguh komitmen transisi keberlanjutan pemerintahan.