ORBITINDONESIA.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar penguatan dan "kick off" serta menyatakan siap untuk melakukan pengawasan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di wilayah tersebut.

"Bawaslu beserta jajarannya, mulai dari Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten, kota, Panwascam, kemudian PKD yang sudah dibentuk di Provinsi Bengkulu benar-benar menyatakan siap untuk mengawasi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah di Bengkulu, Sabtu, 29 Juni 2024.

Ia menjelaskan bahwa persiapan pengawasan menjelang Pilkada 2024 telah dimulai dengan dilakukannya pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Bawaslu. Kemudian, Bawaslu kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu juga telah mengawasi verifikasi faktual untuk data calon perseorangan gubernur, bupati dan wali kota yang dilakukan oleh KPU.

Baca Juga: Gubernur Rohidin Mersyah: 200 Tahun Traktat London Jadi Momentum Bengkulu untuk Makin Strategis

"Kegiatan kick off sebagai bentuk penguatan kelembagaan seperti dari kepolisian, Korem, dan pemerintah daerah bahwa kita siap melakukan pengawasan. Sebab pengawasan bukan hanya Bawaslu tetapi kita semua," kata Faham.

Karena itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024, dengan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, melalui kegiatan ini mengajak kita semua untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Juga: KPU Rejang Lebong, Bengkulu Tetapkan 443 Tempat Pemungutan Suara untuk Pilkada Serentak 2024

"Pengawasan itu memang harus melibatkan semua pemangku kepentingan, dan masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa pilkada yang berkualitas menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan pula bahwa pengawasan dapat berjalan dengan efektif jika tersedia regulasi yang jelas, tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup mumpuni, dan adanya anggaran.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, tidak ada lagi alasan bagi penyelenggara untuk tidak melakukan pengawasan dengan baik.***