ORBITINDONESIA.COM - Inisiator Golkar Muda Nusantara Bersatu (GMNB) Riko Lesiangi menilai perlunya perbaikan sistem seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang masih cenderung normatif, tebal kepentingan politik.

Pasalnya, kata Riko Lesiangi, penyusunan laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra, sehingga kelemahan dalam sistem dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hanya menambah permasalahan demi kepentingan politik, baik legislatif maupun eksekutif, yang cenderung didominasi oleh kader partai politik.

"Saatnya memberikan kesempatan kalangan profesional bukan calon via partai politik," kata Riko Lesiangi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Baca Juga: Bupati Meranti Muhammad Adil Korupsi Puluhan Miliar Rupiah, KPK: Hasilnya untuk Pilkada hingga Suap BPK

Dengan memberikan kesempatan kepada kalangan profesional, ia menyebutkan BPK RI bisa berpegang teguh pada tiga prinsip, yakni independensi, integritas, dan profesionalisme.

Menurutnya, calon Anggota BPK RI yang berasal jalur partai politik merupakan kelemahan sistemik bawaan dari masa lalu yang harus segera diperbaiki lantaran berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik korupsi.

"Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi penyakit kronis," ucap Riko.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Anggota BPK Achsanul Qosasi Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi BTS 4G

Padahal, sambungnya, BPK merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dengan demikian, lanjut Riko, BPK sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusi untuk memeriksa keuangan negara tersebut harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni dan berpengalaman.

Selain itu, dia menambahkan, calon Anggota BPK wajib memiliki nilai kredibel, kompeten, integritas tinggi, bebas dari keterikatan partai politik, serta profesional di bidang audit keuangan.

Baca Juga: Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang Digeledah KPK Terkait OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso

Ia pun memberikan contoh, di beberapa negara maju dalam menentukan anggota badan audit nasional, diperlukan komite akuntan publik untuk turut menentukan penilaian dalam hal kompetensi dan integritas.