Abdul Kadir Jailani: Indonesia Lakukan Tekanan Diplomatik Lebih Keras untuk Dorong Kemerdekaan Palestina
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Selasa, 04 Juni 2024 08:45 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Indonesia melakukan tekanan diplomatik lebih keras sebagai upaya yang konsisten mendorong kemerdekaan Palestina.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani dalam diskusi daring diikuti di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024 menyebut, posisi Indonesia sejak awal kemerdekaan masih konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Yang terpenting buat kita saat ini adalah bagaimana kita dapat menjaga konsistensi ini, karena kita juga melihat bangsa Palestina termasuk bangsa yang salah satu yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan kita, menurut saya memiliki kepentingan untuk terus mendorong," ujar Abdul.
Abdul mengatakan, dalam upaya tersebut, perlu untuk melakukan tekanan diplomatik yang lebih keras, seperti mengimbau dan mendesak agar Israel mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) untuk menghentikan semua operasinya di Rafah.
Meski demikian, Pemerintah Indonesia juga menyadari penegakan perintah Mahkamah Internasional seluruhnya sangat bergantung dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Oleh karenanya, pada saat yang sama Indonesia bersama negara-negara yang lain akan terus mendesak Dewan Keamanan agar menegakkan keputusan International Court of Justice tersebut," kata Abdul.
Baca Juga: Pendiri Pusat Studi Alquran, M. Quraish Shihab: Penindasan Terhadap Palestina Mengancam Kemanusiaan
Abdul mengatakan, dari berbagai komunikasi yang telah dilakukan, pihak Palestina mengharapkan dukungan yang konsisten dari Pemerintah Indonesia.
Ia mengatakan, perundingan antara Palestina dan Israel bukan sesuatu yang mudah, di mana pihak ketiga tidak dengan mudahnya dapat melibatkan diri.
Jika konflik harus diselesaikan secara bilateral, mediasi akan dilakukan dari pihak Amerika Serikat. Sedangkan dalam beberapa hal, AS tidak selalu menguntungkan kepentingan rakyat Palestina.
"Karena kita ketahui bahwa hampir dari 10 tahun ini perundingan damai sudah tidak pernah terjadi sama sekali, tidak pernah terjadi pembicaraan, dan yang terjadi justru sebaliknya, konflik terutama dalam berapa bulan terakhir," ujar dia.