Ia menilai, pada malam hingga dini hari saat penghitungan suara pileg dilakukan, TPS cenderung semakin sepi dan konsentrasi para pihak mulai menurun karena mengantuk dan kelelahan. Akibatnya hal tersebut menurutnya membuka celah yang lebih besar untuk terjadinya praktik kecurangan pemilu.

"Terlebih bila ada partai yang kekurangan saksi kemungkinan besar juga menjadi sasaran untuk dicurangi," katanya.

Salah satu bentuk kecurangan pileg yang sering terjadi menurutnya adalah pencurian atau jual beli suara, baik antar calon legislatif (caleg) maupun antar partai.

Baca Juga: Polisi Kerahkan Hampir 2.000 Personel Amankan Demo Tolak Pemilu 2024 di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat

Maka, menurutnya tidak mengherankan bila di satu sisi ada pemberitaan mengenai caleg kehilangan perolehan suara, dan di sisi lain ada caleg lainnya yang secara mengejutkan mendapat perolehan suara yang fantastis.

"Apalagi dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen, perolehan suara caleg partai kecil rawan diperjualbelikan," katanya.

Dia pun menyarankan, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, bisa melapor ke Bawaslu, Gakumdu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Karena menurutnya dugaan kecurangan pemilu seharusnya dibawa ke ranah hukum, bukan ditarik ke ranah politik.

Baca Juga: Peneliti BRIN Firman Noor: Peserta Pemilu 2024 Jangan Sebar Narasi Negatif tentang Hasil Quick Count

Jika dipaksakan untuk ditarik ke ranah politik melalui hak angket di DPR, menurutnya pelaksanaannya harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). ***