ORBITINDONESIA.COM - Calon Wakil Presiden Mahfud Md. berbeda pandangan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai gerakan civitas academica.

"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni. 'Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut?," kata Mahfud usai acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

"Saya menganggap itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya karena mereka itu tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak mengampanyekan siapa pun," lanjut Mahfud.

Baca Juga: Tidak Perlu Waktu Lama, Presiden Jokowi Langsung Siapkan Keppres Pengunduran Mahfud MD

Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari gerakan civitas academica di seluruh Indonesia yang terjadi selama masa kampanye.

"Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa orang yang melakukan politisasi adalah orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Dukung Ganjar-Mahfud, Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina: Merdeka!

"Justru yang kemudikan melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," tuturnya.

Sebelumnya, dalam kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut mengatakan bahwa gerakan civitas academica di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.

"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," kata Luhut dalam tayangan yang disaksikan di Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Asgar Indonesia dari Garut Jawa Barat Deklarasi Dukung Ganjar Panowo-Mahfud MD

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Presiden RI Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024.

Baca Juga: Kamis Besok, Bumi Blambangan Banyuwangi akan Merah Total Menyambut Ganjar-Mahfud di Hajatan Rakyat: Ada SLANK

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.

"Dinamika politik apa pun, Pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca Juga: Persatuan Purnawirawan Polri Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Bimantoro: Kuasai Wilayah

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. ***