ORBITINDONESIA.COM - Calon Wakil Presiden Mahfud Md. berbeda pandangan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenai gerakan civitas academica.

"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni. 'Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut?," kata Mahfud usai acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2024.

"Saya menganggap itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya karena mereka itu tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak mengampanyekan siapa pun," lanjut Mahfud.

Baca Juga: Tidak Perlu Waktu Lama, Presiden Jokowi Langsung Siapkan Keppres Pengunduran Mahfud MD

Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari gerakan civitas academica di seluruh Indonesia yang terjadi selama masa kampanye.

"Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa orang yang melakukan politisasi adalah orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Dukung Ganjar-Mahfud, Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina: Merdeka!

"Justru yang kemudikan melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," tuturnya.

Sebelumnya, dalam kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut mengatakan bahwa gerakan civitas academica di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.

"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," kata Luhut dalam tayangan yang disaksikan di Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Asgar Indonesia dari Garut Jawa Barat Deklarasi Dukung Ganjar Panowo-Mahfud MD

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.