Nasional
Mahkamah Konsitusi Tolak Uji Formil Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Denny Indrayana Dkk
Sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. (ANTARA)
ORBITNDONESIA.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presidendan wakil presiden.
Permohonan perkara uji formil tersebut diajukan oleh Denny Indrayana dan guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.
“Mengadili: dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon; dalam pokok permohonan, menolak pokok permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstutusi Suhartoyo ketika membaca amar putusan di Jakarta, Selasa 16 Januari 2024.
Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar mengajukan petitum provisi dan petitum pokok permohonan pada perkara yang teregistrasi dengan Nomor 145/PUU-XXI/2023 ini.
Dalam provisi tersebut, di antaranya para pemohon meminta Mahkamah Konstiyusi menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana yang telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Kemudian, menyatakan menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan pasal dimaksud.
Baca Juga: Bareskrim Terbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Hoaks Denny Indrayana
Berikutnya, dalam pokok permohonan, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan pasal digugat tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.
Selain itu, Denny dan Zainal juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan penyelenggara Pilpres 2024 untuk mencoret peserta pemilu yang mendaftar berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dimaknai Putusan MK Nomor 90 atau menetapkan agenda tambahan khusus bagi peserta pemilu yang terdampak untuk mengajukan calon pengganti.
Namun, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi dan pokok permohonan Denny dan Zainal tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Juga: Kasus Denny Indrayana: Ketika Hukum Nasional Diadu Dengan Hukum Internasional, Siapa Kuat
“Permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum; pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo membacakan konklusi.
Sumber: Antara