Pada tahap ini telah cukup bukti (fakta) untuk menyimpulkan bahwa demokrasi yang diperjuangkan selama era reformasi berjalan di atas pijakan yang rapuh. 

Sebab, realitas perkembangannya yang tampak adalah pendalaman oligarki, perluasan korupsi (berjamaah sampai ke daerah), dan moral hazard yang melanda penyelenggara negara, mencerminkan kondisi - kondisi yang makin jauh antara kenyataan ( realitas) dengan yang seharusnya (ideal).

Karena itu, dalam pembangunan terdapat Postulat, seperti yang dipersyaratkan oleh Seymour Martin Lipset: bahwa semakin setara dan sejahtera sebuah bangsa, semakin besar peluangnya untuk menopang demokrasi.

Sebaliknya, ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dapat mempertahankan oligarki atau tirani. Sejatinya, konstruksi demokrasi yang kita pilih, harus diakui justru kian memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Padahal, demokrasi yang kita perjuangkan pada hakekatnya adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang relatif setara.

Bukan pemerintah untuk memimpin dengan cara mendominasi seluruh dimensi kehidupan publik. Termasuk dalam pemilikan sumberdaya politik dan proses pemilihan presiden/wakil  presiden yang kita saksikan sekarang.

Walaupun, tak dapat diingkari bahwa dalam kompetisi semua kekuatan politik dilancarkan dengan berbagai ragam strategi. Termasuk berupaya memenangkan pertarungan dengan satu putaran.

Hal itu dibenarkan dalam regulasi yang secara eksplisit disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu: bahwa untuk menang satu putaran, kandidat harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen plus sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi di lebih dari separuh jumlah pemerintah tingkat 1.

Itu sah sah saja jika ada kandidat yang mencapai seperti yang ada dalam aturan.

Namun, sama sekali tidak dibenarkan jika usaha Jokowi untuk memenangkan Paslon 02  satu putaran dengan cara pemihakan yang dilakukan dengan mempergunakan jabatannya sebagai presiden. Tentu cara memperjuangkan demokrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi.