"Jadi tidak ada alasan bagi para penjual (untuk menaikkan harga) karena tarif transport naik 'kan sudah disubsidi, jadi sudah tak ada alasan untuk naik,” katanya.

Di samping itu, Deddy mengatakan bahwa peningkatan kelas jalan juga perlu dilakukan terhadap ruas yang kerap dilalui kendaraan logistik. Namun, sambung dia, hal itu dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah setempat ke pemerintah di atasnya.

Dia melanjutkan, peningkatan bisa dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. Artinya, apabila jalan tersebut kerap dilalui angkutan logistik nasional maka lebih baik ditingkatkan untuk mengikuti bobot angkutan yang melintas.

Baca Juga: Apa Rahasia Agar Mudah Mengingat Kata Baru Dalam Bahasa Inggris

Dia menjelaskan, ketika spesifikasi kelas jalan nasional dapat menahan bobot 10 ton, maka peningkatan jalan yang dinaikan ke tingkat nasional juga harus memiliki spesifikasi yang sama. Saat itu dilakukan maka tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Kalau hanya untuk kepentingan industri lokal, mungkin pemerintah nasionalnya juga tidak mau karena pemerintah daerah yang menikmati, tapi tanggung jawabnya di pusat," katanya.

Menurutnya, pemerintah saat ini juga harus fokus pada peningkatan kelas jalan dan bukan bertumpu pada perbaikan jalan. Deddy berpendapat, dana perbaikan jalan sebenarnya dapat diambil dari denda kendaraan obesitas yang terdeteksi di jembatan timbang.

Deddy juga menyinggung angkutan logistik nasional yang masih bertumpu pada jalur darat atau jalan. Menurutnya, hal tersebut terjadi lantaran alternatif angkutan ini terbilang lebih murah dibanding kereta api atau kapal.

Baca Juga: Duh, Wulan Guritno bakal Diperiksa Bareskrim Polri Berkaitan Bisnis Haram di Media Sosial, Kapan

Lagipula, pengusaha melihat logistik lintas jalan lebih efisien dan efektif dibanding kereta dan kapal. Deddy mengatakan, pengusaha dapat mengangkut muatan dari gudang ke gudang atau langsung ke konsumen.