"Pastilah mereka maklum, jika sekolah negeri yang disubsidi oleh Pemerintah, diutamakan siswa dari masyarakat yang tidak mampu," imbuh Roy.

DKR sendiri menerima aduan dari masyarakat berjumlah 32 siswa, yang terdiri dari SMA 3 berjumlah 3 siswa, SMA 4 berjumlah 3 siswa, SMA 5 berjumlah 2 siswa, SMA 13 berjumlah 2, dan SMA 14 berjumlah 8 siswa. Selanjutnya untuk SMK 1 ada 2 siswa, SMK 2 ada 6 siswa, dan SMK 3 ada 5 siswa.

DKR berharap agar pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, untuk segera melakukan intervensi agar semua bisa sekolah. "Mohon Pak Gubernur, Kang Emil segera intervensi agar siswa bisa segera mendapatkan sekolah," pungkas Roy.

Baca Juga: Hujan Kartu Merah Warnai Kemenangan Bali United atas Madura United di Pekan ke 3 BRI Liga 1

Roy mengingatkan, sebelumnya diberitakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun pada 2023.

“Pada 2023, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar dolar AS,” katanya melalui video, dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Badung, Bali.

Menurut konstitusi, Menkeu Sri mengatakan Pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan. Anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur pengelolaan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Ramadhan Sananta Bawa Persis Solo Raih Kemenangan Perdana Atas Borneo FC di Pekan Ketiga BRI Liga 1

Sebagian besar anggaran pendidikan, sambungnya, dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda.