ORBITINDONESIA.COM - Dalam sebuah pernyataan kepada Parlemen pekan lalu, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan, perjanjian dengan AS "tidak akan membahayakan hubungan bilateral PNG dengan negara lain mana pun."

Papua Nugini mempertahankan kebijakan urusan luar negerinya sebagai teman untuk semua dan tidak ada musuh. Tetapi aliansi keamanan tradisional tidak memadai untuk menghadapi tantangan keamanan regional dan global saat ini, katanya.

Dia menegaskan kembali, persetujuan pertahanan dengan AS tidak memberikan kekebalan atas pelanggaran hukum apa pun di Papua Nugini.

Baca Juga: AS Diberi Akses Tanpa Hambatan ke Pangkalan Papua Nugini Dalam Perjanjian Pertahanan

Marape mengatakan, perjanjian itu "memvalidasi kehadiran pasukan AS" untuk melakukan kegiatan terkait pertahanan. Itu tidak termasuk atau mempromosikan komitmen pertahanan atau intervensi militer, katanya.

AS telah meningkatkan keterlibatannya di Pasifik di bawah pemerintahan Biden, menggarisbawahi meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan samudra luas tempat hubungan diplomatik China berkembang.

Presiden AS Joe Biden telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Papua Nugini untuk menandatangani DCA. Tetapi ia membatalkan kunjungan tersebut pada saat-saat terakhir, untuk fokus pada negosiasi untuk menaikkan batas utang pemerintah AS.

Baca Juga: Empat Pilar meningkatkan Emotional Quotient (EQ) secara konsisten

China, selama beberapa dekade, telah menjadi sumber perdagangan, infrastruktur, dan bantuan penting bagi negara-negara kepulauan Pasifik yang sedang berkembang. Ini karena China berusaha mengisolasi Taiwan secara diplomatis dan membangun institusi globalnya sendiri.

Tahun lalu, China menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, yang mengkhawatirkan AS dan sekutunya seperti Australia. Solomon dan Kiribati mengalihkan pengakuan diplomatik mereka ke Beijing dari Taiwan pada 2019.