Anugerah Paralegal Justice Award ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, penghargaan kepada kepala desa/lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat adalah penting.

Menurutnya, kepala desa/lurah adalah juru damai dalam penyelesaian sengketa antarwarga di wilyahnya.

“Kepala desa/lurah sebagai garda terdepan dalam menyelesaian perkara di luar jalur pengadilan,” ujar Yasonna di Jakarta.

Peran kepala desa/lurah sebagai non litigation peacemaker atau juru damai di luar jalur pengadilan adalah bagian dari peran strategis untuk menciptakan stabilitas politik, keamanan, serta ketertiban.

“Kepala desa/lurah harus didahului dengan pendidikan dan pelatihan melalui paralegal academy ini.”

Ibnu Chuldun mengucapkan selamat kepada Dwi Widiastuti atas prestasinya yang gemilang.

Ibnu Chuldun mengatakan, penghargaan kepada Dwi Widiastuti ini juga menjadi penyemangat Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pendampingan dan dukungan kepada paralegal. ***