Pernyataan ini salah karena kata “petugas” juga menyiratkan sang capres, yang kemudian menjadi presiden, seolah ia bawahan dari partai. Pastilah pemberi tugas (partai) memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan ia yang ditugaskan (capres, presiden).

Padahal partai politik  tidak boleh posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan Lembaga Presiden, dan presidennya. Tak ada dalam konstitusi, tak ada dalam tradisi politik yang sehat bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada partainya.

Pernyataan terkenal dari John F Kennedy: Ketika saya menjadi presiden, loyalitas saya berhenti kepada partai karena beralih kepada negara.

Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) pernah mengatakan: “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.“

Kalimat yang sama pernah pula diucapkan oleh Presiden AS; John F Kennedy (1961-1963), seperti dikutip di atas.

Dalam menjalankan pemerintahan,dan mengambil keputusan sehari- hari, seorang presiden tak harus direstui dulu oleh ketua umum partainya.

Membuat presiden itu petugas partai, itu dapat dianggap mereduksi atau merendahkan lembaga presiden.

Itulah sebabnya PDI Perjuangan (PDIP) ketika menyatakan Capres Ganjar petugas partai, bahkan sebelumnya Presiden Jokowi sebagi petugas partai, itu menjadi olok- olok di ruang publik.

Untuk pilpres 2024, status Ganjar Pranowo versus Prabowo menjadi tak sebanding. Ganjar hanyalah petugas partai. Sementara Prabowo pendiri dan ketum partai.

Tak heran untuk citra pemimpin yang kuat dan tegas, Ganjar kalah jauh dibandingkan dengan Prabowo, bahkan dibandingkan dengan Anies Baswedan.