Dari setoran-setoran inilah dibangun gedung megah “Nasdem Tower,” sebuah kantor partai paling mewah bila dibandingkan kantor-kantor partai lain.

Penempatan ‘orang Paloh’ sebagai Jaksa Agung menempati posisi strategis Nasdem dalam tembakan-tembakan politiknya. Nasdem di tahun 2019 banyak membajak kader dari partai-partai lain baik sebagai caleg ataupun kepala daerah dengan todongan “Dikasuskan oleh kejaksaan atau ikut Nasdem.”

Hal ini juga dilakukan Prasetyo dengan memperalat aparat kejaksaan di daeah-daerah. Surya Paloh kerap membanggakan dia tidak meminta mahar politik. Hal ini jelas karena kebutuhan biaya logistik kampanye politik dipenuhi dari setoran-setoran menterinya dan Jaksa Agung Prasetyo.

Baca Juga: Puluhan Perusahaan di Tangerang Buka Lowongan Pekerjaan Mei Ini, Cek Persyaratannya di Sini

Tapi tak selamanya karir Surya Paloh cemerlang. Tiba-tiba saja posisi Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak digunakan lagi oleh Presiden Jokowi. Juga Menperindag diserahkan ke partai lain diluar Nasdem.

Satu-satunya peluang adalah Johnny G. Plate yang memegang kementerian Kominfo. Menkominfo Johnny G. Plate diperintahkan untuk mengumpulkan dana demi kepentingan Pemilu 2024.

Di Kominfo banyak proyek, tapi ada satu proyek yang nilainya signifikan dan diciptakan untuk digarong. Proyek itu ada di bagian Kominfo bernama BAKTI, sebuah badan layanan umum untuk kelancaran komunikasi di wilayah-wilayah terpencil. Proyek itu pembangunan menara BTS dengan nilai total Rp 10 triliun.

Menurut beberapa sumber, rencana menggarong anggaran BAKTI dilakukan beberapa minggu setelah Johnny G. Plate dilantik menjadi Menteri Kominfo. Suatu saat Direktur Utama menghadap Menteri Johnny, setelah berbasa basi sejenak Dirut BAKTI, Anang Latief mengatakan ada satu proyek strategis yang beranggaran besar tapi punya peluang diambil keuntungannya.

Baca Juga: Bursa Transfer Liga 1: Bali United Resmikan Adilson Maringa Pengganti Nadeo Argawinata

Otak kriminal Johnny G. Plate pun sigap membaca peluang itu. Langkah pertama Johnny meminta agar tender proyek BAKTI Rp 10 trilyun dilakukan secara tertutup dan meminta Anang Latief mengumpulkan pengusaha-pengusaha yang bisa diajak ‘cengli’ untuk memark up biaya peralatan.