ORBITINDONESIA.COM-Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat jalan rusak di Lampung menjadi sorotan. Jokowi seolah menyaksikan kegagalan kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Kini, Netizen kembali menyoroti berapa jumlah APBN yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Provinsi Lampung.

Pada tahun 2023, pemerintah pusat ternyata menggelontor anggaran untuk Provinsi Lampung sebesar Rp 30 triliun. Lantas apakah anggaran sebesar itu masih kurang?

Baca Juga: Trunoyudo Wisnu Andiko: David si Pengendara Koboi Gunakan Nomor Pelat Polisi Palsu untuk Hindari Genap Ganjil

Kini netizen akan lebih aktif memantau serapan APBN yang digelontorkan pemerintah pusat. Alokasi anggaran Rp 30 triliun untuk Lampung itu pun viral.

"Ini penting Netizen pahami krn APBN adalah uang rakyat, sehingga ke depan Neti semakin peduli & jg bisa pantau Gubernur-Bupati atau walikota dlm menggunakan uang tsb," tulis akun Twitter @heraloebs, Sabtu 6 Mei 2023.

Dikutip Orbit Indonesia dari situs Kementerian Keuangan, berikut detail alokasi APBN yang telah digelontorkan pemerintah pusat.

Baca Juga: Polisi Amankan 3 Orang di Lampung Berkait Senjata Milik Mustopa si Penembak Kantor MUI di Jakarta

Alokasi DIPA dan TKD Lampung Tahun 2023

Total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Lampung mencapai Rp30 triliun.

Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp9,03 triliun dan alokasi TKDD sebesar Rp20,98 triliun.

Baca Juga: Polisi Amankan 3 Orang di Lampung Berkait Senjata Milik Mustopa si Penembak Kantor MUI di Jakarta

Belanja Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh 458 satker dengan rincian alokasi belanja pegawai sebesar Rp.3,87 triliun, belanja barang sebesar Rp.3,61 triliun, belanja modal sebesar Rp.1,49 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.38,17 miliar.

Adapun alokasi TKD tahun 2023 di wilayah Lampung sebesar Rp20,98 triliun. Dengan rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 645,74 miliar.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.12,61 triliun (meningkat Rp 595,97 miliar atau naik 5% dibandingkan TA 2022).

Baca Juga: Zeng Wei Jian: Merendahkan Prabowo, Adian Napitupulu Sombong dan Omong Besar

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp. 1,23 triliun, DAK non-fisik sebesar Rp. 4,14 triliun.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 92,66 miliar, Dana Hibah ke Daerah Rp. 9,99 miliar dan Dana Desa sebesar Rp. 2,23 triliun.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, M. Dody Fachrudin, menyampaikan bahwa penyerahan DIPA TA 2023 sudah diberikan lebih awal.

Baca Juga: Begini Sindiran Telak Jokowi Usai Lintasi Jalan Rusak di Lampung, Bikin Wajah Arinal Djunaidi Lesu

Memiliki maksud agar seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah dapat segera melaksanakan tahapan lelang sejak sekarang.

”Penyerahan DIPA Tahun 2023 di bulan desember ini (Desember 2022), merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pelaksanaan anggaran 2023," ujarnya, pada 7 Desember 2022 silam.

"Proses lelang sudah dapat dilaksanakan sejak DIPA diterima, nanti awal tahun tinggal proses penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kegiatan,” tambahnya.

Baca Juga: Politikus PDI Perjuangan Gus Falah: Perti adalah Organisasi Islam Sejalan dengan Bung Karno

Lantas bagaimana kondisi kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi?

Terbaru, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapat sindiran telak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau jalan rusak parah di Provinsi Lampung.

Jokowi menyaksikan sendiri bagaimana jalan rusak tampak sangat parah, tepatnya di Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Baca Juga: HSBC Mendapat Tekanan untuk Melepaskan Bisnisnya di Asia

Mobil sedan yang dinaiki Presiden Joko Widodo terlihat melintasi jalan tampak berkubang. Parahnya jalan rusak membuat Jokowi melempar sindiran telak.

Jokowi mengatakan jalanan yang dilewati rombongannya "mulus" hingga membuatnya bisa tertidur.

"Mulus, enak, saya sampai tidur," kata Jokowi usai meninjau jalanan rusak di Lampung, Jumat 5 Mei 2023.

Baca Juga: Dr Muhsin Labib: Nasionalisme Palsu dan Isu Palestina

Sindiran telak Jokowi ini tentu diarahkan ke Arinal Djunaidi, sebab kerusakan infrastruktur ini berada jalan nasional dan provinsi yang berlubang dan rusak parah di Provinsi Lampung,

Dalam video dari tim fotografer kepresidenan itu, tampak sebuah mobil sedan hitam berpelat merah "Indonesia 1" itu tampak melintas pada terjalnya jalan di Jalan Terusan Ryacudu itu.

Jalanan dalam video itu tampak berlubang dan tidak beraspal, sehingga mobil sedan yang ditumpangi Jokowi itu berguncang saat melintasi jalan.

Baca Juga: KKB Papua Makin Provokatif, Strategi TNI Polri Dipertanyakan

Kondisi jalan yang dilewati sebagian besar rusak parah karena banyaknya kubangan besar di bagian kiri dan kanan jalan.

Saat melintas, jendela mobil juga tidak tertutup sehingga terlihat Jokowi meninjau jalan rusak tersebut, sembari membagikan cenderamata kepada penduduk setempat.

Sehari sebelum kedatangan Jokowi, sejumlah titik yang rusak di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung, telah ditimbun dengan bebatuan koral.

Timbunan lubang oleh batu koral tersebut terlihat berada di depan Kantor Polda Lampung dan juga Itera.

Bahkan, saat ini sudah terpasang spanduk imbauan berwarna kuning bertuliskan "Hati-hati Jalan Berlubang" di sebelah kiri jalan.

Kemudian, menuju pintu Tol Kota Baru Itera, terlihat terdapat pengerjaan perbaikan jalan rusak dengan rigid beton.

Sementara itu, memasuki Kota Baru, di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, jalan yang terlihat bagus dengan rigid beton kurang lebih 500 meter dihitung dari perempatan lampu merah menuju pintu Tol Itera.

Setelah itu, sisanya hingga menuju ke lokasi bangunan perkantoran yang terbengkalai di Kota Baru, terlihat rusak parah.

Kunjungan kerja Jokowi ke Lampung untuk memastikan kebenaran banyaknya jalanan rusak yang videonya tersebar di dunia maya.

Jokowi menyatakan Pemerintah saat ini sedang memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan rusak parah di kabupaten, kota, dan provinsi.

Jokowi meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.***

Dapatkan informasi menarik lainnya dari ORBITINDONESIA.COM di Google News