ORBITINDONESIA.COM - Terminologi petugas partai kembali muncul dalam perdebatan di media sosial setelah nama Ganjar Pranowo diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden 2024 pada 21 April 2023 yang lalu.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang membacakan pengumuman pencapresan Ganjar dengan penggalan kalimat: “menetapkan saudara Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan”.

Pun pada pelbagai kesempatan istilah petugas partai kerap diucapkan Megawati dalam forum-forum terbuka untuk menjelaskan soal identitas orang-orang yang berada di partainya.

Baca Juga: Dituduh Pencuri oleh Nikita Mirzani Gara Gara Gelang, Antonio Dedola: Saya Polisi di Jerman!

Baik yang ditugaskan sebagai pengurus partai, anggota legislatif, kepala daerah hingga presiden.

Bahwa setiap kader PDI Perjuangan termasuk Ketua Umum Megawati adalah petugas partai yang bergerak dan bertindak menjalankan ideologi untuk kesejahteraan rakyat.

Sejatinya petugas partai adalah identitas seorang kader partai untuk menjelaskan core perjuangan politiknya.

Pada negara yang maju secara demokrasi khususnya di Amerika Serikat (AS), secara eksplisit konsep identitas kader partai menegaskan garis demarkasi yang membedakan pilihan politik satu orang dengan orang lainnya.

Baca Juga: Hujan Gol Warnai Kesuksesan Crystal Palace Atasi West Ham United di Pekan ke 34 Liga Inggris

Misalnya individu masyarakat AS tidak pernah ragu menegaskan dirinya seorang Demokrat atau Republikan.

Seorang Demokrat merujuk pada pilihan ideologi liberal yang diakomodir oleh Partai Demokrat, sementara seorang Republikan menjelaskan seorang konservatif yang perjuangannya di Partai Republik.

Sehingga pada saat pemilu, para kandidat yang maju di Pemilu AS memberikan proposal kampanye berdasarkan visi, misi, dan program partainya.

Adapun garis besar perjuangan Partai Republik adalah konservatisme yang menekankan pentingnya perlindungan negara terhadap warga masyarakat.

Baca Juga: Antonio Dedola Minggat dari Rumah Nikita Mirzani, Bawa Tas dan Gelang, Ada Apa

Sementara Partai Demokrat dengan ideologi liberalnya menginginkan kompetisi yang bebas di masyarakat tanpa melihat status kewarganegaraan bisa bertarung secara terbuka dan adil.

Artinya setiap kandidat yang maju dalam Pemilu AS merepresentasikan fungsi-fungsi petugas partai yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat pemilih dan partai asalnya.

Di Indonesia, identitas kepartaian (party identification/party-ID) masih sangat lemah. Individu masyarakat seakan ragu menjelaskan dirinya bagian dari aliran partai politik tertentu seperti yang terjadi di negara AS.

Pengalaman 32 tahun pemerintahan Orde Baru menjadi salah satu trigger utamanya. Selama Presiden Soeharto berkuasa, rakyat takut menjelaskan dirinya bagian dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) untuk menegaskan dirinya memperjuangkan nilai Marhaenisme atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperjuangkan nilai Islam dalam bernegara.

Baca Juga: Sinopsis Drama Korea The Good Bad Mother, Akting apik Lee Do Hyun dalam Cerita Keluarga dengan Ra Mi Ran

Memang di masa pemerintahan Presiden Seharto banyak orang merasa bangga mengakui dirinya Golongan Karya (Golkar) untuk menjelaskan ia telah bergabung ke simpul sayap organisasi, seperti: Soksi, MKGR, AMPG atau Kosgoro.

Namun pada masa Orde Baru, Golkar dianggap bukan partai politik, tapi sekretariat bersama meskipun secara rutin mengikuti Pemilu pascadidirikan tahun 1964.

Menurut Campbell (1960), Party ID merupakan komponen psikologis dari rakyat pemilih yang akan berkontribusi terhadap institusi partai politik.

Adapun sumbangsih utamanya selain menciptakan pemilih yang loyal juga melalui kader yang ideologis sebagai penentu keberlanjutan dan stabilitas partai.

Baca Juga: Ahmad Basarah dan Adian Napitupulu Gerak Cepat Sebagai Tim Pemenangan Ganjar

Sebagai anak kandung dan anak ideologisnya Bung Karno, Megawati tentu punya tanggung jawab moral mewujudkan cita-cita ayahnya dalam menghadirkan partai pelopor melalui penguatan terhadap party-ID.

Adapun partai pelopor, menurut Bung Karno, adalah partai yang memiliki azas perjuangan serta program untuk menghadirkan kader dan massa yang ideologis.

Pun dalam upaya melahirkan massa yang ideologis, sebuah partai terlebih dahulu harus memiliki kader yang ideologis yang bertindak atas azas perjuangan partai.

Melalui pemahaman yang kuat terhadap party-ID tersebut, Megawati berharap PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus bisa merangsang kemauan massa dari onbewust (belum sadar) menjadi kemauan massa yang bewust (sadar).

Baca Juga: Viral, Seorang Content Creator buat Ariana Grande Menyanyikan Lagu Indonesia lewat Artificial Intelligence

Pembenahan internal melalui pola kaderisasi dan kerja-kerja partai di dalam masyarakat menjadi pintu pembukanya. Kewenangan yang kuat Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan menjadi jalan perjuangannya.

Demokrasi terpimpin warisan Bung Karno menjadi pijakan utama Megawati dalam mewujudkan massa yang ideologis melalui diksi petugas partai. Diksi petugas partai yang membangun loyalitas para kader terhadap insititusi PDI Perjuangan.

Dampaknya dalam satu dekade terakhir, PDI Perjuangan berhasil mencetak kader-kader populer di daerah.

Mulai dari: Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng 2013-2023), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya 2010-2020), Teras Narang (Gubernur Kalteng 2005-2015), I Wayan Koster (Gubernur Bali 2018-2023), Cornelis (Gubernur Kalbar 2008-2018), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi 2016-2021) dan masih banyak nama populer lainnya.

Baca Juga: Daftar Film yang harus Disaksikan di Bulan Mei 2023, dari Guardians of the Galaxy 3 sampai Hello Ghost

Lahirnya para tokoh daerah yang populer dalam perpolitikan nasional tidak lepas dari strategi internal partai pasca-Megawati kalah di Pilpres 2009 dan PDI perjuangan menempati urutan ketiga Pileg 2009.

Penguatan terhadap identitas kepartaian (party-ID) dengan fokus penguasaan teritorial melalui memenangkan Pilkada menjadi strategi utama internal PDI Perjuangan pasca-Kongres di Bali tahun 2010.

Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa PDI Perjuangan secara institusi mendorong agar sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan proporsional tertutup yang nama caleg ditentukan oleh partai.

PDI Perjuangan ingin fanatisme terhadap individu atau transaksi vote buying di pemilu bisa dihilangkan dalam upaya meminimalkan imbal jasa terhadap pemilih melalui nepotisme jabatan dan korupsi oknum politisi pascadirinya menduduki jabatan publik.

Baca Juga: SEA Games 2023: Gol Indah Fajar Faturrachman Lengkapi Kemenangan Indonesia Atas Filipina

Asumsinya semakin rendah tingkat loyalitas pemilih terhadap partai pilihannya maka semakin rendah pula pemilih bertindak dan berkorban untuk partai tersebut.

Sebaliknya semakin tinggi tingkat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai maka semakin tinggi pula tingkat voluntarisme pemilih terhadap partai tersebut.

Penguatan party-ID jelas adalah tujuan Megawati dalam mewujudkan demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

Terminologi petugas partai yang kerap diucapkannya menegaskan posisi kader PDI Perjuangan menjadi trigger penting menghilangkan politik transaksional dan pragmatis politik dalam sistem kepartaian.

Baca Juga: TNI Mulai Kirim Alutsista Amankan KTT ASEAN Di Labuan Bajo NTT

Melalui party-ID pula diharapkan elemen masyarakat yang selama ini termarjinalkan karena hanya dianggap objek dalam politik Indonesia, seperti: petani, nelayan, pedagang kecil, buruh hingga masyarakat adat akan mampu menjadi subjek dalam perpolitikan tanah air.

Indikator keterpilihan mereka bila running di pemilu bukan lagi tentang cost politic yang tinggi dan money politic, tapi loyalitas terhadap partai dengan kuatnya party-ID.

(Oleh: Anwar Saragih)