Beriring waktu jumlah penduduk semakin banyak, maka semakin tidak praktis dengan sistem demokrasi langsung, diganti dengan sistem demokrasi perwakilan.

Dibentuklah partai politik yang merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan sama dan pandangan politik sama. Maka dapat dibayangkan, rakyat sendiri memiliki banyak tujuan yang saling berbeda yang diwakili oleh partai.

Maka dari itu, akan lucu jika rakyat menuntut partai buruh bersikap membela agama, misalnya. Concern nya berbeda. Tidak semua partai bisa mengcover semua keinginan rakyat. Ada yang berbasis religius, nasionalis, profesi, dsb.

Baca Juga: Kembali Dibintangi Denzel Washington, Berikut Trailer dan Sinopsis Film The Equalizer 3

Bagaimana agar pemimpin yang dipilih rakyat tidak hanya mendengar suara partainya? Sebenarnya ya tidak bisa pula mengabaikan begitu saja akan kehendak partainya, tapi pemimpin dari kader partai tentu bisa mengambil kebijakan ataupun keputusannya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan garis kebijakan partai.

Apakah tidak akan menjadi boneka partai? Tidak juga. Beberapa kali Jokowi sempat berbeda pandangan dengan PDIP. Atau legislator dari PDIP juga sering kritik dan menyerang pemerintah Jokowi.

Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan terkait sebutan "Gaspar" ini. Presiden RI tetaplah presiden seluruh rakyat, bukan hanya rakyat konstituen partainya. Artinya, semua program kebijakan pemerintah termasuk juga diperuntukkan kepada rakyat konstituen partai lain.

Jika dalam angka, PDIP pada pemilu 2019 lalu memboyong 23.681.471 suara atau 18,95 persen suara sah. Sejumlah itu plus mungkin ada anaknya yang belum menjadi pemilih, yang direpresentasikan PDIP.

Baca Juga: Sinopsis Film The Flash, Ketika Ezra Miller Kembali menjadi Barry Allen

Artinya, partai juga punya dasar dalam membuat keputusan. Sedangkan mereka yang suka menyerang atau tidak suka istilah Gaspar tadi berapa orang? Itu jika terkait dengan kuantitas jumlah suara.