ORBITINDONESIA.COM - Saya tidak ingat, kapan Megawati pertama kali melaunching istilah ini ke publik. Jika di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), istilah petugas partai (selanjutnya disingkat "Gaspar") sudah sangat sering disebut dan didengar (ada dalam AD/ART Partai).

Setidaknya sejak Sekolah Partai PDIP Angkatan I digelar (2012). Terlebih heboh ketika petugas partai juga disematkan kepada Jokowi yang terpilih sebagai presiden di 2014.

Ada kesan penolakan oleh publik terhadap status petugas partai oleh PDIP. Publik menganggap keliru dan tidak pas. Masa seorang presiden yang merupakan pilihan rakyat disebut dan dianggap sebagai petugas partai?

Baca Juga: Sama Sama Dukung Ganjar Pranowo, PDIP dan PPP Akan Segera Bertemu

Berarti presiden tersebut hanya tunduk dan patuh kepada partai atau Ketua Partai? Anggapan publik ini justru tidak tepat. Yang tepat adalah, presiden menjalankan kebijakan partainya yang merupakan representasi dari rakyat konstituen.

Sebagai contoh, Presiden Obama saat menjabat juga mewakili seluruh kebijakan Partai Demokrat. Sebaliknya begitu presiden dari Partai Republik akan mewakili kebijakan Partai Republik.

Para pengamat dan akademisi sampai hafal, bagaimana garis kebijakan masing-masing partai tersebut yang terlihat jelas berbeda. Maka saat pertarungan kandidat presiden dari masing-masing partai sudah diketahui ke mana arah kebijakannya.

Misal lagi di Jerman ataupun Australia yang memiliki partai buruh dan berhaluan kiri, juga pasti akan direpresentasikan oleh PM yang terpilih. Jadi, meskipun sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, tapi seorang pemimpin sebuah negara pasti akan membawa garis kebijakan partai.

Baca Juga: The Hunger Games Mockingjay Part 2 Akhiri Petualangan Jennifer Lawrence sebagai Katniss

Maka tidak heran jika tidak semua rakyat bisa mendukung pemerintahan. Atau tidak semua suara rakyat bisa ditampung oleh pemerintahnya.