Jangan salah, partai yang benar itu juga membuat disain besar akan pemerintahan sebuah negara termasuk mau kemana arahnya. Mereka mendisain beberapa visi misi lalu diturunkan kepada kebijakan ekonomi, politik, hukum dsb.

Tidak hanya asal-asalan bikin partai untuk meraih suara terbanyak saja. Dari partai pula akan melahirkan kader-kader yang harus siap ditugaskan sebagai apapun. Jadi tidak pula hanya keinginan kader, melainkan lebih utama karena penugasan partai.

Ada yang ditugaskan sebagai anggota dewan di daerah kabupaten/kota, propinsi ataupun pusat. Ada yang ditugaskan sebagai kepala daerah kabupaten/kota, propinsi ataupun presiden.

Baca Juga: Begini Kronologi Lengkap Aditya Hasibuan Aniaya Ken Admiral yang Disaksikan AKBP Achiruddin Hasibuan

Ada pula yang ditugaskan khusus menjadi pengurus di struktural partai. Dalam mekanisme di internal PDIP, seluruh kader harus melewati berbagai persyaratan, seperti: mengikuti pendidikan kader di sekolah partai, penugasan untuk turun ke rakyat (kerja ideologi) dan sebagainya.

Hasil dari seluruh persyaratan tadi akan diadakan penilaian, dan sebagai kader terbaik dengan nilai terbaik lah yang akan mendapat penugasan dari partai. Secara garis besar, mekanisme penugasan di setiap partai itu sama, hanya mungkin berbeda standarnya.

Masing-masing partai bisa menyebut sebagai kader terbaik, calon terbaik atau apapun itu. PDIP menyebutnya dengan Gaspar atau "petugas partai". Jadi suara rakyat tidak sepenuhnya merupakan suara partai dan sebaliknya?

Apa boleh buat. Demikianlah sistem politik kita dijalankan dan juga oleh semua negara yang bersistem demokratis. Berbeda lagi dengan sistem monarki dan otokrasi serta fasis (junta militer).

Baca Juga: Poco F5 Bakal Gemparkan Indonesia Hadir Pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2, Intip Spesifikasi dan Harganya

Ceritanya, rakyat zaman dulu (monarki) berontak ingin didengarkan suaranya secara langsung. Sempat terjadi demokrasi langsung karena jumlah penduduk masih sedikit.