Pada masa Khulafaur Rasyidin semua Khalifah tidak pernah mencalonkan diri sebelumnya. Mereka tidak membentuk tim sukses apalagi partai politik agar menjadi Khalifah. Mereka juga tidak melakukan kampanye agar dipilih menjadi Khalifah.

Lain halnya dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sebagai partai politik sekaligus tim sukses Amir mereka untuk menjadi Khalifah.

Mereka juga melakukan serangan-serangan opini untuk mendelegitimasi pemerintah pada saat yang sama melakukan infiltrasi ke tubuh TNI-Polri dalam rangka mendapat dukungan dan perlindungan serta mencari jalan meraih kekuasaan.

Baca Juga: Bursa Transfer Liga 1: Renan Silva Bertahan di Persik Kediri Hingga 2024

Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ini mirip dengan gerakan politik al-Saffah ketika meruntuhkan Khilafah Umayyah lalu mendirikan Khilafah Abbasiyah di atas puing-puingnya.

Khilafah Tahririyah juga berbeda dengan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah dari sisi penetapan Amir Hizbut Tahrir sebagai Khalifah dan Undang-undang Dasar susunannya sebagai konstitusi negara oleh Hizbut Tahrir.

Penetapan ini memang hak Hizbut Tahrir, namun ini aksi sepihak, bertentangan dengan dalil syara’ yakni al-Qur’an, hadits dan ijma sahabat, ijma ulama dan ijma umat.

Penetapan sepihak yang pernah dilakukan oleh kaum Anshor ketika mereka menetapkan figur terbaik mereka yakni Saad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasulullah Saw.

Baca Juga: HOT, Denise Chariesta Ancam Bongkar Aib JK karena Mencampakkan Dirinya, Apakah Bakal Mirip RD

Penetapan ini dianulir oleh Umar bin Khaththab dan didiamkan (disetujui) oleh para sahabat yang hadir di Saqifah Bani Saidah. Kemudian mereka melakukan pemilihan ulang Khalifah. Akhirnya terpilih Abu Bakar sebagai khalifah.