ORBITINDONESIA.COM- Belakangan gaya hidup mewah para pejabat pajak menjadi sorotan.

Para pejabat pajak jadi sorotan karena memiliki tongkrongan mewah seperti Rubicon hingga Harley Davidson.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap celah para pejabat pajak bisa korupsi dan jadi kaya raya.

Baca Juga: Belum Usai di Penjara Karena Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kembali Dijadikan Tersangka oleh Kejari

Tentunya kaya raya para pejabat pajak ini tidak lepas dari unsur korupsi.

Salah satu celah korupsi di dalam institusi pajak berawal dari tunggakan wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak.

Dikutip Orbit Indonesia dari Antara, berikut penjelasan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa 28 Februari 2023.

Baca Juga: TERUNGKAP, Kelihatan Bahagia, Ternyata Aldila Jelita dan Indra Bekti Sudah Ingin Bercerai 3 Tahun Lalu

"Simpel-nya, persoalan pajak itu karena wajib pajak yang tidak taat membayar pajak," ujar Alexander.

"Itulah yang mendorong pejabat pajak korupsi. Sebetulnya sama-sama untung itu antara pegawai pajak dan wajib pajak," tambahnya.

Harusnya dia bayar 1.000, misalnya, karena nego dia cukup bayar 500.

Baca Juga: Prediksi Pertandingan Arsenal vs Everton di Laga Tunda Pekan ke 7 Jadi Momentum Perbesar Jarak dengan Man City

Alex mengatakan apabila para wajib pajak tertib dalam membayar pajak dan tidak ada tunggakan pajak, akan lain cerita.

Sebab tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum pejabat pajak yang tidak berintegritas.

"Ini persoalannya pada ketidakpatuhan, ketidaktaatan wajib pajak membayar pajak," jelasnya.

Baca Juga: WOW Mendadak Banyak Harley Davidson Dijual! Setelah Sri Mulyani Bubarkan Klub Moge Pejabat Pajak

Sehingga timbullah korupsi oleh teman-teman yang tidak berintegritas.

"Sebetulnya kalau wajib pajak membayar apa adanya, itu tidak ada ruang untuk korupsi di bidang pajak," ujarnya.

Lebih lanjut dia juga meluruskan salah persepsi masyarakat yang menyebut uang pajak-nya di korupsi oleh oknum pejabat pajak.

Sistem pembayaran pajak yang berjalan saat ini adalah pembayaran pajak melalui jasa perbankan.

"Sehingga tidak ada celah untuk korupsi," ujarnya.

"Kalau masyarakat ngomong uang pajak saya dikorupsi oleh Dirjen Pajak, bukan," jelasnya.

"Memangnya wajib pajak setor ke orang pajak? Bukan, tapi langsung lewat perbankan," tuturnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini Dirjen Pajak menjadi sorotan publik lantaran gaya hidup mewah para pejabatnya.

Pemicu-nya adalah kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio (MDS) terhadap terhadap David.

Ia merupakan putra dari salah seorang Pengurus Pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina.

Publik kemudian menyoroti gaya hidup mewah MDS yang kerap pamer kemewahan di media sosial.

Publik kemudian mengetahui yang bersangkutan adalah anak pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Ia memiliki harta kekayaan mencapai sekitar Rp56 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menyebut harta kekayaan Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya.

Rafael sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II

Sri Mulyani juga mengecam tindakan penganiayaan dan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Mario Dandy.***

Dapatkan informasi lainnya dari kami di Google News.