AS telah menuduh bahwa China akan mempertahankan kehadiran militer di Pangkalan Angkatan Laut Ream, pos luar negeri kedua Beijing dan yang pertama di kawasan Indo-Pasifik yang signifikan secara strategis. China juga memiliki pos di Djibouti, di mulut Laut Merah.

Tea Banh, Menteri Pertahanan Kamboja, mengatakan pada Juni bahwa pangkalan Ream kemungkinan besar tidak akan dibuka untuk pemeriksaan penuh oleh orang asing setelah selesai.

Dia mengatakan, Kamboja tidak akan mengizinkan pangkalan militer asing di tanahnya dan "tidak memiliki niat untuk memprovokasi ancaman apa pun ke negara mana pun, dan Kamboja tidak pernah menentang 'upaya pembangunan militer' negara lain."

Baca Juga: Sorga Bukan Cerita di Indonesia

"Kamboja hanya ingin memperkuat kapasitas perlindungannya untuk menahan tekanan dan dampak dari persaingan geopolitik saat ini," katanya. Ia menambahkan: "Kamboja tidak memiliki kebijakan untuk memilih satu negara melawan satu negara."

Pada Oktober lalu, Kedutaan Besar AS di Phnom Penh mengatakan kepada VOA Khmer bahwa pemerintah Kamboja "belum sepenuhnya transparan tentang maksud, sifat, dan ruang lingkup proyek ini."

The Wall Street Journal pada 2019 juga melaporkan bahwa China telah menandatangani perjanjian untuk menempatkan perwira Tentara Pembebasan Rakyat, yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut.

Citra satelit telah menunjukkan pembongkaran bangunan di pangkalan, beberapa dibangun oleh AS, dan pembangunan dua struktur baru-baru ini di bagian utara pangkalan.

Baca Juga: Populasi Dunia Akan Mencapai 8 Miliar Orang, November mendatang

Ream berada di Teluk Thailand dekat Laut China Selatan, di mana China telah mengklaim kedaulatan dan mengabaikan hukum internasional.