ORBITINDONESIA - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Jumat, 5 Agustus 2022, mendesak pemerintah Kamboja untuk membuka pangkalan angkatan laut yang dimodernisasi dengan dana China.

Anthony Blinken mengatakan, penggunaan situs angkatan laut itu akan menimbulkan ancaman bagi Asia Tenggara jika digunakan untuk pertahanan China.

Anthony Blinken hadir di Phnom Penh untuk berpartisipasi dalam pertemuan regional ASEAN, yang diselenggarakan tahun ini oleh Kamboja.

Baca Juga: Saat Mimpi Jovan, Bocah 9 Tahun dari Kalbar, untuk Bisa Bertemu Presiden Jokowi Akhirnya Terkabul

Blinken menyerukan ketenangan dalam menghadapi respons latihan militer dengan peluru tajam, yang dilakukan China di perairan sekitar Taiwan. Latihan militer China adalah reaksi atas kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Blinken juga mengatakan, negara-negara anggota ASEAN harus melawan junta militer, yang merebut kekuasaan di Myanmar pada Februari 2021.

Yakni, dengan mencari "cara untuk memberi lebih banyak tekanan pada rezim - tekanan ekonomi, tekanan politik. Mereka harus melibatkan semua perwakilan rakyat Myanmar, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional."

Dia menambahkan, "Kita harus menekan rezim untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan menjangkau orang-orang di Myanmar. Dan kita harus mencari cara untuk memastikan bahwa senjata tidak sampai ke rezim."

Baca Juga: Kadiv Humas Polri: Irjen Ferdy Sambo Hanya Diamankan

Selama di Phnom Penh, Blinken mengadakan pembicaraan luas dengan Hun Sen, pemimpin Kamboja sejak 1985. Ini mencakup diskusi tentang bagaimana membantu membawa tanaman jambu mete dan mangga negara ke pasar dunia.

Juga, pengembalian artefak yang dijarah jauh. "Sesuatu yang sangat saya rasakan, melindungi budaya," katanya kepada VOA Khmer.

Pembicaraan itu membahas apa yang disebut Blinken sebagai "pentingnya memperkuat demokrasi di Kamboja, dan khususnya memastikan bahwa pemilihan umum akan berlangsung tahun depan, bahwa pemilu itu benar-benar representatif dan inklusif.”

"Ini adalah sesuatu yang tentu saja telah dilakukan Kamboja sebelumnya: mengadakan pemilihan multipartai. Dan Amerika Serikat tidak berpihak pada orang tertentu atau partai tertentu,” ujarnya.

Baca Juga: Ganti Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Anies Baswedan Ramai Dibandingkan dengan Ahok: Netizen Riuh

“Kami mendukung proses, proses demokrasi, yang memungkinkan semua orang masuk Kamboja untuk merasa seperti mereka diwakili dalam pemilihan umum, dan akhirnya diwakili di pemerintahan," tambah Blinken.

Pemerintah Hun Sen telah dikritik karena tindakannya yang membekukan demokrasi. Yang terbaru, adalah dalam menggugat ketua partai oposisi karena menuduh pemilihan umum Mei tidak adil.

Dalam membahas Pangkalan Angkatan Laut Ream, di barat daya Kamboja, Blinken mengatakan kepada VOA Khmer bahwa perhatian AS "adalah yang pertama dan terutama dalam memastikan bahwa Kamboja memiliki kebijakan luar negeri yang benar-benar independen, dan tidak, tentu saja, tidak merasa tertekan oleh siapa pun.”

"Dan ketika menyangkut Pangkalan Angkatan Laut Ream, saya pikir negara-negara di seluruh kawasan akan sangat prihatin jika ada satu negara yang memiliki kontrol eksklusif atau penggunaan bagian mana pun dari pangkalan itu, atau melakukan sesuatu di sana yang merusak keamanan negara lain di wilayah tersebut,” tuturnya.

Baca Juga: Liga 1: Melawan Persib Bandung, Borneo FC Bakar Semangat Pemain, INI KANDANG KITA!

“Jadi, saya pikir penting untuk memiliki transparansi dan memastikan bahwa pangkalan itu terbuka untuk semua, dan bukan penggunaan eksklusif satu negara saja," kata Blinken.

AS telah menuduh bahwa China akan mempertahankan kehadiran militer di Pangkalan Angkatan Laut Ream, pos luar negeri kedua Beijing dan yang pertama di kawasan Indo-Pasifik yang signifikan secara strategis. China juga memiliki pos di Djibouti, di mulut Laut Merah.

Tea Banh, Menteri Pertahanan Kamboja, mengatakan pada Juni bahwa pangkalan Ream kemungkinan besar tidak akan dibuka untuk pemeriksaan penuh oleh orang asing setelah selesai.

Dia mengatakan, Kamboja tidak akan mengizinkan pangkalan militer asing di tanahnya dan "tidak memiliki niat untuk memprovokasi ancaman apa pun ke negara mana pun, dan Kamboja tidak pernah menentang 'upaya pembangunan militer' negara lain."

Baca Juga: Sorga Bukan Cerita di Indonesia

"Kamboja hanya ingin memperkuat kapasitas perlindungannya untuk menahan tekanan dan dampak dari persaingan geopolitik saat ini," katanya. Ia menambahkan: "Kamboja tidak memiliki kebijakan untuk memilih satu negara melawan satu negara."

Pada Oktober lalu, Kedutaan Besar AS di Phnom Penh mengatakan kepada VOA Khmer bahwa pemerintah Kamboja "belum sepenuhnya transparan tentang maksud, sifat, dan ruang lingkup proyek ini."

The Wall Street Journal pada 2019 juga melaporkan bahwa China telah menandatangani perjanjian untuk menempatkan perwira Tentara Pembebasan Rakyat, yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut.

Citra satelit telah menunjukkan pembongkaran bangunan di pangkalan, beberapa dibangun oleh AS, dan pembangunan dua struktur baru-baru ini di bagian utara pangkalan.

Baca Juga: Populasi Dunia Akan Mencapai 8 Miliar Orang, November mendatang

Ream berada di Teluk Thailand dekat Laut China Selatan, di mana China telah mengklaim kedaulatan dan mengabaikan hukum internasional.

AS dan negara-negara lain khawatir bahwa China dapat menggunakan pangkalan Kamboja untuk menegakkan klaim tersebut dan meningkatkan ketegangan regional. Situasi saat ini sedang panas-panasnya karena kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, seorang kritikus lama China.

Blinken menanggapi kunjungan Pelosi, dengan mengatakan, "Ketua DPR AS Pelosi berasal dari cabang legislatif kami, yang merupakan cabang pemerintah yang independen dan setara.”

“Dan dia memiliki hak untuk melakukan kunjungan itu, karena banyak anggota Kongres kami telah mengunjungi Taiwan, termasuk tahun ini. Tapi terlepas dari itu, reaksi China sangat tidak proporsional dan sangat berbahaya,” tutur Blinken.***