Menlu AS Anthony Blinken Mendesak Transparansi Kamboja tentang Pangkalan Angkatan Laut yang Didanai China
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Minggu, 07 Agustus 2022 08:29 WIB
Juga, pengembalian artefak yang dijarah jauh. "Sesuatu yang sangat saya rasakan, melindungi budaya," katanya kepada VOA Khmer.
Pembicaraan itu membahas apa yang disebut Blinken sebagai "pentingnya memperkuat demokrasi di Kamboja, dan khususnya memastikan bahwa pemilihan umum akan berlangsung tahun depan, bahwa pemilu itu benar-benar representatif dan inklusif.”
"Ini adalah sesuatu yang tentu saja telah dilakukan Kamboja sebelumnya: mengadakan pemilihan multipartai. Dan Amerika Serikat tidak berpihak pada orang tertentu atau partai tertentu,” ujarnya.
Baca Juga: Ganti Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Anies Baswedan Ramai Dibandingkan dengan Ahok: Netizen Riuh
“Kami mendukung proses, proses demokrasi, yang memungkinkan semua orang masuk Kamboja untuk merasa seperti mereka diwakili dalam pemilihan umum, dan akhirnya diwakili di pemerintahan," tambah Blinken.
Pemerintah Hun Sen telah dikritik karena tindakannya yang membekukan demokrasi. Yang terbaru, adalah dalam menggugat ketua partai oposisi karena menuduh pemilihan umum Mei tidak adil.
Dalam membahas Pangkalan Angkatan Laut Ream, di barat daya Kamboja, Blinken mengatakan kepada VOA Khmer bahwa perhatian AS "adalah yang pertama dan terutama dalam memastikan bahwa Kamboja memiliki kebijakan luar negeri yang benar-benar independen, dan tidak, tentu saja, tidak merasa tertekan oleh siapa pun.”
"Dan ketika menyangkut Pangkalan Angkatan Laut Ream, saya pikir negara-negara di seluruh kawasan akan sangat prihatin jika ada satu negara yang memiliki kontrol eksklusif atau penggunaan bagian mana pun dari pangkalan itu, atau melakukan sesuatu di sana yang merusak keamanan negara lain di wilayah tersebut,” tuturnya.
Baca Juga: Liga 1: Melawan Persib Bandung, Borneo FC Bakar Semangat Pemain, INI KANDANG KITA!
“Jadi, saya pikir penting untuk memiliki transparansi dan memastikan bahwa pangkalan itu terbuka untuk semua, dan bukan penggunaan eksklusif satu negara saja," kata Blinken.