ORBITINDONESIA.COM- Polemik koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres kini sudah diujung tanduk.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut Capres Anies Baswedan sebelumnya sudah memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres pada Pilpres 2024 nanti.

Deklarasi pasangan Anies Baswedan dan AHY pun sejatinya sudah disiapkan. Kendati demikian, Demokrat sudah merasa seperti ada upaya deklarasi tersebut terus ditunda.

Baca Juga: Apa Rahasia Agar Mudah Mengingat Kata Baru Dalam Bahasa Inggris

Kini secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies Baswedan, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Penetapan itu berlangsung pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower,

Melalui keterangan tertulis yang diterima Orbit Indonesia Teuku Riefky Harsya menyampaikan sejumlah kecurigaan mengapa deklarasi tak kunjung digelar.

Sebelumnya, pada 14 Juni 2023, Capres
Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.

Baca Juga: Duh, Wulan Guritno bakal Diperiksa Bareskrim Polri Berkaitan Bisnis Haram di Media Sosial, Kapan

Nama Ketum AHY ini bahkan sudah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada
penolakan," katanya.

Pada saat menyampaikan keputusan itu Anies
menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca Juga: Sanksi Tilang Uji Emisi Mulai Berlaku, Ini Besaran Denda dan Syarat agar Lolos Cegatan Polisi

Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung.

"Anies melihat syarat keberanian itu
sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal
syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," katanya.

Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang
kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, jajaran koalisi, sepakat untuk segera mendeklarasikan penetapan Capres dan Cawapres.

"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan,
Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi," jelasnya.

Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," ujarnya.***