ORBITINDONESIA – Tindak pidana penggelapan dana yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) disidik kepolisian dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri tindakan pencucian uang.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi, Teddy Ristiawan di Mataram, Jumat, 16 September 2022, hasil analisis dari PPATK ini akan menjadi salah satu kelengkapan berkas untuk menangani dugaan penyidikan dana di yayasan STKIP Bima.

Dan, sekarang ini, kata Teddy, kepolisian masih menunggu laporan hasil akhir dari PPATK.

Baca Juga: Terlibat Sepak Terjang Hacker Bjorka, Sang Ayah Ungkap Pribadi MAH di Rumah

Teddy menambahkan, penyidik kepolisian mengusut perkara tersebut sesuai laporan yang merujuk kepada putusan pidana penggelapan dana yayasan STKIP Bima.

"Kalau tidak ada laporan, mana bisa kami langsung ujuk-ujuk TPPU (tindak pidana pencucian uang)," ujarnya.

Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB pada tanggal 21 Juli 2022 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 69/Pid.B/ 2022/PN Rbi tertanggal 31 Mei 2022.

Putusan pada pengadilan tingkat pertama itu menjatuhi tiga terdakwa, yakni Muhammad Sopyan hukuman 3 tahun penjara; Amran Amir 2 tahun penjara; dan Muhammad Fakhri delapan bulan kurungan.

Baca Juga: Ayah Tersangka MAH Hacker Bjorka Minta Maaf: Mungkin Ketik Ketik Tidak Sengaja