ORBITINDONESIA.COM - Moch Jasin, pengamat perhajian Indonesia menilai, tak ada subsidi dalam pembiayaan biaya haji karena uangnya berasal dari jemaah sendiri. Uang tersebut adalah uang milik Jemaah yang telah mendapatkan bunga, nilai manfaat dan lain-lain sebagainya.

“Nilai manfaat sebenarnya duit masyarakat yang harus dikembalikan nilai manfaatnya kepada calon Jemaah haji yang berikutnya. Kalau subsidi itu artinya uang yang diada-adakan untuk membantu,” kata Moch Jasin.

Moch Jasin pernah menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kemenag 2012 - 2017. Ia hadir dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, 27 Februari 2023, dengan tema "Penyesuaian Biaya Haji 2023."

Baca Juga: Kemenag Dorong Penyelenggaraan Haji Transparan dan Akuntabel di Masa Mendatang

Uang ini dimanfaatkan untuk meringankan biaya dan  meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya mencakup penginapan, transportasi, layanan makan dan sebagainya.

Kalaupun tidak ada kewajiban Kementerian Agama mengembangkan dana sebesar Rp 49,08 triliun itu, ia tetap masuk ke sukuk, yaitu surat berharga syariat negara.

“Di sana ada bunganya 5 persen. Itu bisa dapat 2 sampai 3 triliun, yang lain tinggal nambah-nambah. Artinya seberapa besar kemampuan untuk mengembangkan uang itu sehingga bisa meringankan Jemaah,” beber Jasin.

Untuk Indonesia kenaikan biaya haji tahun 2023 telah sesuai dengan kuota atau jumlah Jemaah haji. Menurutnya, dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, kuota Jemaah haji Indonesia lebih banyak. Bahkan dari semua negara.

Baca Juga: Tongkrongan Mewah Para Pejabat Pajak, Rubicon hingga Harley Davidson, KPK Ungkap Celah Korupsi Jadi Kaya Raya!

“Khusus Indonesia, ada kemiripan dengan Malaysia, tetapi ada hal tertentu yang harus dibedakan khususnya adalah jumlah Jemaah haji yang berangkat. Di Malaysia kuota yang didapat sekitar 31.500. Sedangkan di Indonesia hingga 155 ribu sekian lah,” katanya.