ORBITINDONESIA.COM - Moch Jasin, pengamat perhajian Indonesia menilai, tak ada subsidi dalam pembiayaan biaya haji karena uangnya berasal dari jemaah sendiri. Uang tersebut adalah uang milik Jemaah yang telah mendapatkan bunga, nilai manfaat dan lain-lain sebagainya.

“Nilai manfaat sebenarnya duit masyarakat yang harus dikembalikan nilai manfaatnya kepada calon Jemaah haji yang berikutnya. Kalau subsidi itu artinya uang yang diada-adakan untuk membantu,” kata Moch Jasin.

Moch Jasin pernah menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kemenag 2012 - 2017. Ia hadir dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, 27 Februari 2023, dengan tema "Penyesuaian Biaya Haji 2023."

Baca Juga: Kemenag Dorong Penyelenggaraan Haji Transparan dan Akuntabel di Masa Mendatang

Uang ini dimanfaatkan untuk meringankan biaya dan  meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Di antaranya mencakup penginapan, transportasi, layanan makan dan sebagainya.

Kalaupun tidak ada kewajiban Kementerian Agama mengembangkan dana sebesar Rp 49,08 triliun itu, ia tetap masuk ke sukuk, yaitu surat berharga syariat negara.

“Di sana ada bunganya 5 persen. Itu bisa dapat 2 sampai 3 triliun, yang lain tinggal nambah-nambah. Artinya seberapa besar kemampuan untuk mengembangkan uang itu sehingga bisa meringankan Jemaah,” beber Jasin.

Untuk Indonesia kenaikan biaya haji tahun 2023 telah sesuai dengan kuota atau jumlah Jemaah haji. Menurutnya, dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, kuota Jemaah haji Indonesia lebih banyak. Bahkan dari semua negara.

Baca Juga: Tongkrongan Mewah Para Pejabat Pajak, Rubicon hingga Harley Davidson, KPK Ungkap Celah Korupsi Jadi Kaya Raya!

“Khusus Indonesia, ada kemiripan dengan Malaysia, tetapi ada hal tertentu yang harus dibedakan khususnya adalah jumlah Jemaah haji yang berangkat. Di Malaysia kuota yang didapat sekitar 31.500. Sedangkan di Indonesia hingga 155 ribu sekian lah,” katanya.

Jasin mengatakan, saat ini jumlah dana biaya haji yang terkumpul berjumlah Rp166 triliun. Dana ini didapatkan dari setoran awal sebesar Rp25 juta sebagai syarat untuk pemberangkatan bagi jemaah haji.

Lantas, Jasin mengingatkan tanggung jawab Badan Pengelolah Keuangan Haji (BPKH), agar menginvestasikan dana tersebut sehingga menjadi lebih banyak. Jasin mencontohkan, saat ia di Kementerian Agama, pihaknya berhasil mengembangkan dana biaya haji yang waktu itu terkumpul Rp 91 triliun.

Baca Juga: Belum Usai di Penjara Karena Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kembali Dijadikan Tersangka oleh Kejari

“Bila duitnya Rp 166 triliun bisa dikelola untuk dikembangkan. Pada saat sebelum 2017 dana yang terkumpul di Kementerian Agama misalnya sebesar Rp91 triliun. Namun setelah dikembangkan dengan memperhitungkan bunga dan nilai manfaat, dana itu berhasil memberangkatkan jemaah haji dengan potongan sebesar 50 persen,” katanya.

Untuk itu, Jasin berharap agar pengelolaan uang haji saat ini harus lebih transparan dan profesional. Sebagai Lembaga publik, BPKH harus merinci setiap nilai manfaat uang biaya haji sehingga bisa diketahui oleh masyarakat.

Lebih dari itu, ia berharap pengelolaan biaya haji ini harus memberi manfaat melalui tersedianya pembiayaan yang murah dan fasilitas yang aman dan memadai.***

Dapatkan informasi lainnya dari kami di Google News.