Oleh: Sastri Bakry, Ketua DPD SatuPena Sumbar

Suatu hari, ketika saya dikukuhkan menjadi Koordinator dan Ketua DPD SatuPena Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2022, saya berbincang-bincang dengan Khairul Jasmi tentang dunia kepenulisan.

Saya memanggilnya KJ, Pimpinan Redaksi salah satu koran tua di Sumbar, sastrawan, wartawan, penulis kritis dan youtuber. KJ juga penasihat SatuPena Sumbar, selain komisaris PT Semen Padang.

Ucapannya itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya. “Bueklah penghargaan untuk Penulis Sumbar, ciek se jadi tapi hadiahnyo gadang 50 juta, minta ka Gubernur tu” ujar KJ memberi semangat.

Baca Juga: Thailand Open 2023: Leo dan Daniel Jalani Derbi Merah Putih dengan Tidak Sempurna

Sebagai ketua SatuPena ini merupakan tantangan bagi saya. Menurut saya, hadiah itu tidak akan terasa berat jika pemerintah mau bersama-sama SatuPena mengakomodirnya.

Penulis fiksi dan non fiksi layak diperhatikan. Sayangnya belum direspon oleh SKPD/OPD terkait. Rata-rata menjawab penganggaran itu harus persetujuan DPRD. Lah, tentu saja, kan amanah aturan seperti itu.

Tetapi menurut DPRD, usulannya tentu dari SKPD/OPD terkait. Wah bicaranya normatif semua. Bagaimana pun saya ingin juga membincangnya dengan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) agar target KJ lewat SatuPena tercapai.

Bukankah pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD juga menentukan? Sayangnya surat Satupena Sumbar yang sudah didisposisi ketua DPRD mati di komisi terkait. Berulang kali saya bertanya ke Ketua DPRD Sumbar dan Sekwan, tapi sia-sia dan terlupakan. Mungkin tak menarik karena tak melibatkan konstituen yang banyak.

Baca Juga: Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dalam Memori Orang Indonesia Modern