Oleh Krista Riyanto*

ORBITINDONESIA.COM – Dinasti dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga.

Dinasti politik di era modern adalah menempatkan anak keturunan seseorang yang “masih berkuasa” memerintah di banyak lini “pemerintahan”.

Saya sebut “masih berkuasa” karena dengan memegang kekuasaan di pemerintahan, seseorang yang membangun dinasti politik punya alat kontrol mutlak terhadap instrumen negara untuk memuluskan jalan anak turunnya menjadi penguasa baru di pemerintahan.

Berbeda halnya jika seseorang itu sudah pensiun atau tidak memegang kendali pemerintahan maka anak turunnya yang sukses menjadi “orang” tidak bisa disebut sebagai penerus dinasti keluarganya karena orangtuanya tidak lagi berkuasa untuk mengontrol instrumen negara.

Jadi perbedaan yang nyata adalah potensi keterlibatan dan tidaknya “instrumen” negara.  

Begitu pula ketika publik menuding Jokowi menjalankan dinasti politik mungkin tidaklah salah alamat.

Jokowi yang berkuasa atas instrumen negara, mulai dari kementerian, kepolisian, militer, intelijen, dan lembaga negara lain dari tingkat pusat sampai tingkat RT sekalipun punya potesi untuk membangun dinasti.

Dengan kekuasaannya dalam mengontrol instrumen negara, didukung penuh oleh sumber daya keuangan yang besar (everybohir), publik meyakini bahwa dinasti politik itu tak sulit diwujudkan di negeri ini.

Dan, Gibran Rakabuming Raka yang sedang didesas-desuskan dijadikan penerus Jokowi tidak sulit menjadi wakil presiden melalui “Jalan Ninja”. Kecuali ada “takdir” yang menggagalkannya.

Kalau sudah begini, lalu seperti apa peluang Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menang? Sia-sia saja dong Ganjar Pranowo- Mahfud MD ikut kompetisi di Pilpres?

Itulah pertanyaan di benak banyak orang yang mencintai negeri ini.

Analisisnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih berpeluang menang seklipun di kepung oleh banyak partai politik yang mendukung dinasti politik.

Mari kita mulai dari data suara publik yang tergambar di media sosial.

Tren kebencian publik kepada praktik dinasti politik di dunia maya belakangan ini datang secara bergelombang.

Netizen mengecam praktik dinasti politik yang mereka tuding sebagai intervensi jahat untuk membunuh demokrasi, memotong tokoh baik dan benar agar tidak menjadi pemimpin.

Gelombang narasi kebencian netizen baik di facebook, youtube, X, TikTok, Instagram yang ditudingkan kepada dinasti politik adalah modal besar bagi kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk tidak kalah dalam kontestasi Pilpres.

Kebencian publik kepada dinasti politik bisa membuat posisi Jokowi-Gibran menjadi sulit. Mereka akan menjadi pihak yang dimusuhi secara  bersama.

Salah seorang pegiat media, Rudy S Kamri yang merupakan pendukung Jokowi garis keras saja sudah berani mengkritik dinasti politik ala Jokowi-Gibran.

Rudy memplesetkan jargon “Indonesia Maju” pemerintahan Jokowi menjadi: maju anaknya, maju menantunya, maju iparnya.

Gibran menjadi Wali Kota Surakarta, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, dan Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.

Posisi Jokowi-Gibran yang sedang dimusuhi bersama ini menguntungkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk meraih kemenangan.

Tapi, kemenangan ini bukan cukup dengan diam, namun harus diikhtiarkan dengan menjaga segala kemungkinan dari “perbuatan curang”.

Kemampuan penguasa dalam mengontrol instrumen negara berpotensi mengubah “kemenangan” menjadi “kekalahan” dan “kekalahan” menjadi “kemenangan”.

Kiranya penguatan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) harus dilipatkangandakan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam mengawal suara rakyat agar tidak dicuri “tuyul”.

Saksi-saksi yang dipilih kiranya adalah orang-orang yang memiliki ideologi istimewa bukan sakadar saksi biasa yang mudah goyah oleh seratus dua ratus ribu rupiah yang akan mengubah “kesaksian” menjadi “pengkhiatan”. ***

*Krista Riyanto, Sekretaris Nasional Persaudaraan Pegiat Media dan Penulis Pro Ganjar (P4G).