ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalan sistem hibrida dengan pembagian sebagian pegawai bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan sebagian lainnya dari rumah (work from home/WFH) mulai September 2023.

Hal ini ditegaskan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Penegasannya ini sebagai arahan dari Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Istana Negara menyangkut usaha meningkatkan kualitas udara di Istana Negara.

Baca Juga: PAN Dukung Prabowo, Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon Heru Subagia Tetap Dukung Ganjar

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," kata Heru.

Heru menjelaskan, pegawai yang bersentuhan layanan masyarakat harus bekerja di kantor (WFO).

Sedangkan pegawai yang tidak berkaitan pelayanan, seperti bagian perencanaan dan lainnya dapat bekerja dari rumah (WFH).

Heru menegaskan bahwa sistem bekerja ini wajib dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Heru Budi Hartono Cabut Kartu Jakarta Pintar 2 Pelajar yang Terlibat Tawuran

"Di Pemda sifatnya wajib," katanya.

Ia berharap kementerian/lembaga juga bisa menjalankan sistem bekerja hibrida, begitu juga dengan perusahaan swasta.

Bekerja hibrida ini, kata Heru, juga sudah dibahas bersama perusahaan swasta.

Heru pun mempersilakan perusahaan swasta melaksanakan sistem bekerja WFO-WFH sebesar 50 persen-50 persen.

Baca Juga: Heru Subagia: Ganjar Kenalkan Baju Baru Kemeja Garis Lurus, Kok Ada yang Sempat Nyinyir

"Sebagian katanya, sudah ada yang jalan, sebagian karena bentuk usaha yang tidak bisa, ya silahkan, kembali ke mereka," kata dia.

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan 'hybrid working', 'work from office', 'work from home' mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. ***