ORBITINDONESIA - Jika Kementerian Perhubungan jadi mengimplementasikan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada awal 2023 mendatang, bisa dipastikan banyak pemerintah daerah termasuk terdampak.

Salah satu yang kena dampak Zero ODOL adalah Jawa Timur yang akan kehilangan pemasukan atau pendapatan. Hal itu disebabkan kebijakan ini akan memukul sektor usaha logistik yang menjadi salah satu andalan pemasukan Pemda Jawa Timur.

“Jawa Timur akan kehilangan banyak karena kebijakan Zero ODOL ini. Hal itu mengingat perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini seperti Indolakto, Mayora, Unilever, dan lain-lain tidak bisa mengirimkan barang-barang mereka ke daerah-daerah lain,” ujar Penanggung Jawab Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN),Vallery Gabriell Mahodim.

Baca Juga: Denny JA: Budaya Betawi Perlu Diterjemahkan ke Pola Pikir Zaman Kini Jika Mau Bertahan

Jika itu terjadi, kata Inces, sapaan akrabnya, Jawa Timur akan stag karena sulitnya pengiriman barang akibat banyak truk-truk logistik yang tidak beroperasi karena kebijakan Zero ODOL itu.

“Jika kami tidak bisa beroperasi semua perusahaan yang ada di Jawa Timur tidak bisa mengirimkan barang-barang mereka. Tidak usah lama-lama, tiga hari saja, saya pastikan harga-harga akan naik semua dan inflasi akan menjadi sangat tinggi,” ucapnya.

Sementara, di Jawa Timur, menurut Inces, pemasukan besar daerah ini berasal dari usaha-usaha logistik yang juga sangat mengandalkan transportasi truk untuk membawa barang-barang mereka.

“Pemasukan yang diperoleh Jatim itu sangat besar dari perusahaan logistik. Untuk perusahaan susu saja seperti Indolakto dibutuhkan puluhan truk sehari hanya untuk membawa barang-barang mereka ke daerah Curug, Bogor. Itu perhitungan saya, belum lagi Mayora,” tukasnya.

Baca Juga: 25 Kisah Konflik Primordial di Lima Wilayah dalam Buku Puisi Esai Denny JA

Menurut Inces, itu belum lagi sektor komoditas yang harus dibawa ke wilayah Timur, dibutuhkan puluhan truk per hari.

“Apalagi kalau terjadi panen buah, itu juga membutuhkan banyak truk untuk membawanya ke luar Jatim. Jadi, kalau pemerintah mencoba mematikan truk-truk kita dengan kebijakan Zero ODOL-nya, saya pastikan pemasukan di Jatim ini akan anjlok,” katanya.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada awal November lalu pun mengusulkan.

Yakni, agar pemerintah pusat memberikan toleransi waktu terhadap angkutan ODOL untuk belum menerapkan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang.

Baca Juga: Gaya Hidup Buruk Tingkatkan Mudahnya Orang Terserang Pneumonia, Simak Gejala dan Risikonya di Sini

Kadishub Jatim, Nyono, juga sangat menyesalkan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat itu karena telah membuat masalah baru di Jatim.

Dia mengatakan kebijakan zero ODOL ini multiplier effect-nya sangat luas.