Sally Rooney Tarik Buku di Inggris, Larangan Palestine Action Memanas
ORBITINDONESIA.COM – Penjualan novel Sally Rooney di Inggris dihentikan setelah penerbitnya menilai pembayaran royalti bisa melanggar hukum terkait dukungannya pada Palestine Action. Keputusan ini membuat judul populer seperti Normal People dan Conversations with Friends tak lagi tersedia “dalam format apa pun” di pasar Britania. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Penerbit Faber menyatakan “undang-undang yang berlaku saat ini” membuat mereka tidak dapat lagi mengirimkan royalti dari Inggris kepada Rooney. Alasannya, Rooney telah berjanji menyumbangkan dana dari penjualan bukunya untuk Palestine Action, kelompok protes pro-Palestina yang dilarang pemerintah Inggris sebagai organisasi teroris pada 2025. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Rooney, melalui pernyataan yang dirilis agennya, menyebut penghentian penjualan itu terjadi “setelah proses konsultasi dan pertimbangan, dan dengan persetujuan penuh saya.” Ia menegaskan tetap berniat mendukung Palestine Action, yang “tidak dilarang atau dinyatakan terlarang” di Republik Irlandia. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Larangan atas Palestine Action memicu kontroversi karena menjadi pertama kalinya Inggris memakai kewenangan terorisme untuk kasus “kerusakan serius terhadap properti,” bukan ancaman kekerasan pada manusia. Kelompok itu mengklaim aksi vandalisme terhadap fasilitas yang terkait produsen senjata Israel, termasuk pembobolan pangkalan R.A.F. Brize Norton pada Juni 2025 dan menyemprot cat dua pesawat. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Dalam hukum Inggris, memberi “dukungan” kepada organisasi yang ditetapkan di bawah Terrorism Act adalah tindak pidana. Karena Rooney secara terbuka menyatakan akan menyalurkan hasil penjualan buku untuk Palestine Action, penerbit menilai pembayaran royalti dapat membuka risiko penuntutan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Faber menyebut situasi “menjual karya penulis tetapi tidak bisa meneruskan pendapatan” sebagai sesuatu yang “tak dapat dibenarkan” bagi penerbit. Mereka menegaskan tetap menerbitkan karya Rooney dan akan terus menjualnya di wilayah lain di luar Inggris. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Dampak larangan itu meluas ke ruang publik, bukan hanya ke pasar buku. Artikel sumber menyebut lebih dari 3.000 orang ditangkap karena mengekspresikan dukungan pada Palestine Action dalam demonstrasi, termasuk lewat poster atau kaus bertuliskan “I oppose genocide, I support Palestine Action.” (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Salah satu kutipan yang menggarisbawahi posisi Rooney muncul dalam tulisannya di The Irish Times tahun lalu. Ia menulis: “Saya ingin menegaskan bahwa saya berniat menggunakan hasil dari karya saya ini, serta platform publik saya secara umum, untuk terus mendukung Palestine Action.” (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Pemerintah Inggris melalui Home Office menyatakan larangan itu “mengikuti proses pengambilan keputusan yang ketat dan berbasis bukti, yang disahkan oleh Parlemen.” Mereka juga mengklaim pelarangan Palestine Action tidak memengaruhi “protes yang sah” untuk mendukung Palestina, yang disebut sebagai hak demokratis fundamental. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Namun, ko-pendiri Palestine Action, Huda Ammori, menyebut penghentian paksa penjualan buku Rooney sebagai “titik terendah baru” dalam eskalasi serangan terhadap kebebasan berbicara. Ia menyatakan lebih dari 3.700 penangkapan terjadi hanya karena orang memegang poster tujuh kata, sehingga efek gentar terhadap warga menjadi nyata. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Kontroversi ini juga bergerak di arena peradilan. Pengadilan Tinggi Inggris sempat menyatakan pelarangan itu melanggar hukum karena tidak proporsional dan melanggar kebebasan berekspresi, tetapi putusan itu dibatalkan Pengadilan Banding pada Juni. Kasusnya kini menunggu Mahkamah Agung, yang diperkirakan menyidangkannya bulan depan. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Kasus Sally Rooney menunjukkan bagaimana “perang definisi” tentang terorisme dapat menyeberang dari ranah keamanan ke ranah kebudayaan. Ketika royalti buku diperlakukan sebagai potensi “dukungan terlarang,” industri penerbitan dipaksa menjadi polisi politik, bukan sekadar perantara karya dan pembaca. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Di satu sisi, negara berhak menindak aksi perusakan properti dan pelanggaran keamanan, apalagi yang menyasar fasilitas militer. Di sisi lain, memakai perangkat hukum terorisme untuk kerusakan properti membuka pintu tafsir yang elastis, dan elastisitas itu sering berakhir pada pembungkaman ekspresi. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Yang paling mengganggu bukan hanya hilangnya akses pembaca Inggris terhadap karya populer, tetapi normalisasi efek gentar. Jika seorang novelis kelas dunia memilih menarik bukunya karena takut konsekuensi pidana, pesan yang sampai ke publik adalah: diam lebih aman daripada bersuara. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Rooney juga memperlihatkan bentuk aktivisme yang sadar risiko, karena ia menyatakan “sepenuhnya siap menerima konsekuensinya.” Namun keberanian individual tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kerangka hukum yang berpotensi menyapu terlalu luas, terutama ketika penangkapan massal disebut terjadi hanya karena slogan di kaus. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Larangan Palestine Action dan penghentian penjualan buku Sally Rooney di Inggris mempertemukan tiga hal yang jarang dibaca dalam satu tarikan napas: hukum antiteror, kebebasan berekspresi, dan ekonomi penerbitan. Peristiwa ini membuat satu pertanyaan menjadi mendesak, yaitu sejauh mana negara boleh memperluas definisi “dukungan” hingga menyentuh royalti dan rak toko buku. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
Jika Mahkamah Agung kelak menguatkan larangan itu, presedennya dapat melampaui satu kelompok dan satu penulis. Publik perlu merenung, apakah keamanan benar-benar bertambah ketika ruang protes menyempit, atau justru demokrasi yang pelan-pelan kehilangan napasnya. (Orbit dari berbagai sumber, 19 Oktober 2026)
