Satrio Arismunandar: Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi
Oleh Satrio Arismunandar, alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI.
ORBITINDONESIA.COM - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu krisis kelembagaan paling serius bagi Polri dalam beberapa tahun terakhir.
Perkara ini bukan sekadar mengejutkan karena melibatkan seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian. Lebih jauh, ia memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kewenangan, teknologi, rantai komando, dan mekanisme pengawasan di tubuh Polri dijalankan.
Bagi Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, perkara ini merupakan ujian yang datang pada saat tidak mudah. Ia tidak memulai kepemimpinannya dari ruang kosong. Polri masih harus menghadapi persoalan citra dan kepercayaan publik yang terbentuk melalui berbagai kontroversi, kritik terhadap perilaku aparat, serta tuntutan agar kepolisian lebih profesional dan akuntabel.
Kini, dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri, menambah beban tersebut. Seberapa besar sebenarnya persoalan kepercayaan publik yang diwarisi Suyudi?
Data survei memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya sederhana. Survei nasional Indikator Politik pada 15–21 Januari 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 67 persen. Angka ini merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya.
Dalam rangkaian survei Indikator sebelumnya, tingkat kepercayaan terhadap Polri tercatat 75 persen pada Desember 2024, 69 persen pada Januari 2025, 66 persen pada Maret, 68 persen pada Juli, 63 persen pada Agustus, 54 persen pada September, dan 65 persen pada Oktober 2025.
Di sisi lain, Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan kepada Polri mencapai 82,4 persen pada survei April 2026, meningkat dari 76,2 persen pada 2025. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka.
Perbedaan angka dengan survei Indikator tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pertentangan atau disambungkan menjadi satu tren, karena metodologi, waktu pengukuran, dan rumusan pertanyaan dapat berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik bukan persoalan yang bisa disederhanakan menjadi satu angka tunggal.
Yang lebih penting, belum tersedia survei nasional representatif yang mengukur perubahan kepercayaan masyarakat setelah kasus penyadapan mencuat pada awal November 2026. Karena itu, belum dapat disimpulkan berapa besar dampak langsung perkara ini terhadap tingkat kepercayaan publik.
Meski demikian, pemantauan digital Reportica pada 1–4 November 2026 mencatat 59,8 persen percakapan terkait kasus ini bersentimen negatif, dengan 3,1 persen positif dan 37,1 persen netral. Data ini bukan ukuran kepercayaan seluruh masyarakat, tetapi menunjukkan kuatnya respons negatif di ruang digital.
Artinya, Suyudi mewarisi institusi yang memiliki modal kepercayaan, tetapi juga kerentanan reputasi yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus penyadapan berpotensi memperbesar kerentanan itu. Dampaknya setidaknya dapat dilihat melalui beberapa aspek kelembagaan.
Pertama, Krisis Kepercayaan terhadap Kepemimpinan dan Rantai Komando.
Kapolri merupakan puncak struktur komando kepolisian. Ketika mantan pemegang jabatan tersebut terseret perkara dugaan penyadapan ilegal, publik wajar mempertanyakan bagaimana keputusan strategis di masa kepemimpinannya dibuat dan diawasi.
Persoalannya bukan semata-mata apakah mantan Kapolri mengetahui atau memerintahkan tindakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah apakah sistem komando Polri memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan setiap penggunaan kewenangan berlangsung sesuai hukum dan mencegah konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan efektif.
Suyudi harus membangun kembali kepercayaan bahwa jabatan Kapolri bukan pusat kekuasaan yang sulit disentuh, melainkan bagian dari sistem kelembagaan yang tunduk pada hukum dan pengawasan.
Kedua, Pembenahan Fungsi Intelijen dan Teknologi Kepolisian.
Dugaan penyadapan ilegal memperlihatkan betapa sensitifnya pengelolaan teknologi pengawasan. Kemampuan menyadap, mengakses komunikasi elektronik, dan mengelola data digital merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum. Namun, kemampuan tersebut menyimpan risiko besar apabila tidak disertai pembatasan kewenangan, prosedur perizinan, dokumentasi, dan audit yang ketat.
Polri perlu menjelaskan siapa yang berwenang mengaktifkan perangkat penyadapan, untuk kepentingan perkara apa, berdasarkan izin siapa, dan bagaimana seluruh aktivitas itu direkam serta diawasi. Setiap akses harus meninggalkan jejak digital yang tidak mudah dihapus atau dimanipulasi.
Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan kepercayaan kepada pejabat yang memegang kewenangan. Sistem harus dirancang agar penyalahgunaan dapat dideteksi, termasuk ketika dilakukan oleh pejabat berpangkat tinggi.
Ketiga, Krisis Integritas dan Meritokrasi Sumber Daya Manusia.
Perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pembinaan karier, promosi, dan pengawasan perilaku pejabat.
Apakah kenaikan pangkat dan penempatan jabatan benar-benar ditentukan oleh kompetensi serta integritas? Apakah pejabat yang memiliki akses terhadap teknologi dan informasi sensitif memperoleh pengawasan khusus?
Reformasi SDM tidak cukup dengan pendidikan etika atau penandatanganan pakta integritas. Polri membutuhkan sistem penilaian rekam jejak yang konsisten, pemeriksaan konflik kepentingan, perlindungan bagi anggota yang menolak perintah melanggar hukum, serta mekanisme pemberian sanksi tanpa melihat pangkat dan kedekatan personal.
Keempat, Melemahnya Legitimasi Pengawasan Internal.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) seharusnya menjadi benteng pertama untuk mencegah penyimpangan. Namun, ketika perkara serius justru melibatkan pejabat tinggi, efektivitas pengawasan internal patut dievaluasi.
Apakah pengawasan selama ini terlalu bergantung pada laporan setelah pelanggaran terjadi? Apakah pengawas memiliki independensi yang memadai ketika harus memeriksa pejabat yang lebih tinggi? Apakah temuan pengawasan benar-benar berujung pada koreksi?
Polri perlu mengubah pola pengawasan dari sekadar pemeriksaan administratif menjadi audit berbasis risiko, terutama terhadap unit yang mengelola intelijen, penyadapan, senjata, barang bukti, dan data pribadi.
Kelima, Kerusakan Reputasi dan Hubungan Polri dengan Masyarakat.
Bagi masyarakat, perkara ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa kewenangan kepolisian dapat digunakan secara berlebihan dan tidak selalu mudah diawasi. Dampaknya tidak berhenti pada hubungan antara Presiden dan aparat. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, penyelidikan, penyidikan, dan perlindungan hukum juga dapat ikut terpengaruh.
Polri membutuhkan partisipasi masyarakat, kesediaan warga melapor, serta dukungan publik dalam menjaga keamanan. Tanpa kepercayaan, efektivitas penegakan hukum akan semakin sulit dipertahankan.
Karena itu, angka kepercayaan dalam survei berikutnya perlu menjadi salah satu indikator untuk mengukur apakah kepemimpinan baru berhasil memulihkan legitimasi institusi.
Apa yang Harus Dilakukan Suyudi?
Pertama, memastikan pengusutan perkara berlangsung transparan, profesional, dan tidak berhenti pada pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polri perlu mengungkap rantai kewenangan, dasar penggunaan perangkat, alur perintah, pengelolaan hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, keterbukaan harus tetap menghormati proses hukum dan hak para tersangka.
Kedua, melakukan audit independen terhadap sistem penyadapan dan pengelolaan informasi digital Polri. Audit perlu memeriksa prosedur perizinan, akses pengguna, keamanan data, penghapusan informasi, dan mekanisme pencatatan aktivitas. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar dokumen internal.
Ketiga, memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas perlu memiliki kapasitas dan independensi yang memadai untuk mengawasi kinerja kepolisian, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan mengevaluasi pelanggaran serius. Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas yang bergantung pada kesediaan institusi untuk membuka diri.
Keempat, menjalankan reformasi SDM dan meritokrasi secara nyata. Penempatan pejabat pada posisi strategis harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Perlindungan terhadap anggota yang melaporkan penyimpangan juga harus dijamin agar loyalitas kepada atasan tidak mengalahkan kepatuhan terhadap hukum.
Kelima, mengukur keberhasilan reformasi melalui pengalaman masyarakat. Pelayanan yang cepat, penanganan pengaduan yang transparan, penyidikan yang tidak diskriminatif, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran anggota harus menjadi indikator utama.
Polri juga perlu secara berkala mengukur kepercayaan publik melalui survei independen dengan metodologi yang konsisten, sehingga perubahan dari waktu ke waktu dapat dinilai secara objektif.
Pada akhirnya, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pergantian Kapolri atau penindakan terhadap beberapa individu. Jika persoalannya bersumber dari sistem, jawabannya harus berupa pembenahan sistem.
Suyudi menghadapi kesempatan sekaligus tanggung jawab besar: membuktikan bahwa kepemimpinan baru tidak sekadar mewarisi institusi lama, tetapi mampu mengubah cara institusi itu bekerja.
Ukuran keberhasilannya bukan seberapa cepat ia memulihkan citra Polri melalui komunikasi publik, melainkan seberapa berani ia membangun sistem yang membuat penyalahgunaan kewenangan semakin sulit dilakukan—siapa pun pelakunya, setinggi apa pun pangkatnya.
Sebab, reformasi kepolisian yang sesungguhnya bukanlah reformasi yang membuat polisi terlihat baik di mata kekuasaan, melainkan reformasi yang membuat polisi dapat dipercaya oleh masyarakat dan benar-benar tunduk pada hukum.
Depok, 8 November 2026. ***
