Gede Pasek Suardika: Wantimpres, Etika Politik, dan Kuda Troya di Istana
Oleh Gede Pasek Suardika, pengamat politik.
ORBITINDONESIA.COM - Salah satu cara membaca kode tentang apa yang sedang terjadi di tingkat elite kepemimpinan nasional adalah dengan mencermati manuver para anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang tampaknya tidak mampu dikendalikan oleh ketuanya sendiri.
Ketua Wantimpres memang ditempati oleh orang yang dikenal sebagai die hard-nya Joko Widodo, yakni Pratikno. Namun, ada dua anggota yang justru bersahutan menggergaji Gibran dengan pernyataan keras, tanpa mampu direm oleh sang ketua. Rocky Gerung dengan lantang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka harus mundur karena telah menjadi beban bagi Prabowo Subianto. Sementara itu, Margarito Kamis, seusai putusan Mahkamah Agung (MA), dengan tegas menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran tidak sah dan sudah harus diganti.
Jika pernyataan tersebut disampaikan dalam kapasitas mereka sebagai pengamat, tentu saja hal itu wajar. Bahkan, sangat wajar. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika pernyataan itu dilontarkan setelah mereka diangkat menjadi anggota Wantimpres.
Logikanya sederhana. Jika Gibran dianggap tidak sah sebagai wakil presiden, maka konsekuensinya bisa merembet ke berbagai keputusan yang diambil dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Termasuk, secara logis, pengangkatan mereka sendiri sebagai anggota Wantimpres. Bahkan, gaji yang mereka terima pun bisa dipersoalkan dari sudut pandang argumentasi yang mereka bangun.
Lebih dari itu, mekanisme komunikasi Wantimpres dengan Presiden dan Wakil Presiden tentu memiliki tata krama dan etika tersendiri. Apalagi, menyerang secara terbuka sosok yang seharusnya menjadi bagian dari pihak yang diberikan pertimbangan.
Padahal, secara fatsun politik, Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini semestinya memahami bahwa kepemimpinan nasional lahir dari mandat rakyat melalui pasangan calon yang dipilih bersama dalam Pilpres. Prabowo dan Gibran memperoleh mandat tersebut sebagai satu pasangan.
Karena itu, mereka yang ditempatkan di Wantimpres semestinya merupakan orang-orang yang matang secara emosional, rasional dalam berpikir, serta memiliki konsepsi kebangsaan yang kuat. Wantimpres bukan kumpulan orang emosional yang bisa dimanfaatkan secara situasional. Kepintaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi pemahaman terhadap etika politik. Orang pintar yang tidak memahami etika jabatan belum tentu tepat berada di lembaga tersebut.
Di Bali ada ungkapan: Sesana Manut Linggih, Linggih Manut Sesana. Artinya, aturan dan etika harus sesuai dengan kedudukan atau jabatan, sementara orang yang menduduki jabatan harus pula mengikuti aturan dan etika yang melekat padanya.
Tampaknya, memang ada peran sebagai kuda Troya dan tukang tabrak yang disiapkan di dalam istana untuk mempercepat proses perceraian kekuasaan. Publik hari ini dipertontonkan pada sebuah pengelolaan kekuasaan yang seolah tidak lagi menjadikan etika politik sebagai pegangan.
Setelah anggota Wantimpres, bukan tidak mungkin akan muncul ketua badan, pimpinan lembaga negara, bahkan anggota kabinet yang berani menyudutkan wakil presidennya sendiri.
Inilah gambaran ketika etika politik semakin menjauh dan dunia politik barbar kian mendominasi. Jika memang ingin menyerang Wakil Presiden, sebaiknya lepaskan terlebih dahulu jabatan sebagai anggota Wantimpres.
Setelah itu, silakan menyampaikan kritik dan meluapkan segala pandangan secara terbuka. Dengan demikian, tidak ada lagi konflik antara posisi kelembagaan dan sikap pribadi.
Ini soal etika politik, bukan kedunguan politik.
(Sumber: Dikutip dari FB Gede Pasek Suardika dan ditambahi judul) ***
