Keuntungan Travel Haji Khusus Bukan Kerugian Negara?
ORBITINDONESIA.COM – Pernyataan soal keuntungan travel haji khusus kembali memanaskan debat korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menilai laba PIHK bukan kerugian negara karena negara tidak ikut untung atau buntung dalam skema haji khusus.
Agung Firman Sampurna hadir sebagai ahli meringankan untuk mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang pada Selasa, 10 November 2026, menyorot apakah ada relasi langsung antara bisnis PIHK dan keuangan negara.
Pertanyaan kuncinya datang dari kuasa hukum Yaqut, Dodi S Abdulkadir. Ia menanyakan apakah keuntungan perusahaan penyelenggara haji khusus berdampak pada keuangan negara sehingga bisa dinilai sebagai keuntungan atau kerugian negara.
Secara konsep audit negara, “kerugian negara” biasanya menuntut adanya uang negara, aset negara, atau hak negara yang berkurang secara nyata dan terukur. Jika transaksi berlangsung di ranah privat dan tidak memakai dana publik, argumentasi Agung ingin menegaskan bahwa unsur itu tidak otomatis terpenuhi.
Namun perkara kuota haji tambahan tidak hanya bicara laba perusahaan. Perkara ini bicara akses, distribusi kuota, dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang mengubah kesempatan publik menjadi keuntungan segelintir pihak.
Dalam praktik kebijakan, kuota haji adalah sumber daya publik yang terbatas dan diatur negara. Ketika kuota tambahan dialihkan atau diprioritaskan secara tidak semestinya, nilai ekonominya bisa “berpindah” tanpa perlu uang negara keluar terlebih dahulu.
Di titik ini, perdebatan bergeser dari kerugian fiskal ke kerugian tata kelola. Kerugian semacam itu sering muncul sebagai distorsi layanan, antrian yang makin panjang, dan hilangnya rasa keadilan bagi jemaah reguler.
Pernyataan Agung juga menguji batas antara audit keuangan dan audit kinerja. Negara bisa saja tidak rugi secara kas, tetapi tetap gagal memenuhi mandat pelayanan publik jika distribusi kuota tidak transparan.
Argumen “laba PIHK bukan kerugian negara” terdengar masuk akal, tetapi berisiko menyederhanakan inti masalah. Haji bukan sekadar pasar jasa, melainkan layanan publik yang melekat pada kewenangan negara mengatur kuota.
Jika keuntungan PIHK lahir dari kompetisi sehat, itu wajar dalam ekonomi layanan. Tetapi jika keuntungan itu lahir dari akses kuota yang dipengaruhi relasi kuasa, maka yang diperdagangkan bukan paket hotel atau katering, melainkan hak antrean manusia.
Publik juga berhak curiga ketika pembelaan memakai bahasa teknis “keuangan negara” untuk mengecilkan dampak sosial. Dalam kasus kebijakan kuota, kerugian paling terasa justru pada jemaah yang tertahan, bukan pada neraca kas.
Di ruang sidang, pembuktian akan bergantung pada konstruksi delik yang dipakai jaksa dan hubungan kausal yang bisa ditunjukkan. Tetapi di ruang publik, standar moralnya lebih sederhana: apakah kebijakan kuota memperpendek jarak layanan, atau malah memperlebar jurang keistimewaan.
Kesaksian Agung Firman Sampurna memberi pelajaran penting bahwa tidak semua keuntungan swasta otomatis berarti kerugian negara. Namun kasus kuota haji tambahan menuntut kita melihat sesuatu yang lebih luas dari sekadar definisi kas dan aset.
Ketika kuota yang terbatas menjadi rebutan, transparansi adalah mata uang kepercayaan. Jika negara tidak rugi di buku, tetapi publik rugi dalam rasa adil, lalu siapa yang sebenarnya membayar mahal dari kebijakan haji kita.
(Orbit dari berbagai sumber, 11 November 2026)
