Pembatasan Kebebasan Berekspresi, Dongker Tetap Melawan di Panggung
ORBITINDONESIA.COM – Pembatasan kebebasan berekspresi kembali menghantam musik independen, kali ini menimpa Dongker di tengah tur album Melankolia Radikal. Di saat beberapa jadwal manggung dibatalkan dan atribut panggung dipersoalkan, band punk Bandung itu tetap tampil sebagai penutup konser gratis Obat Stres untuk Rakyat di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
Dongker baru merilis album kedua Melankolia Radikal pada 2026 dan menjalankan tur panjang lintas kota hingga Jepang dan Malaysia. Namun, rangkaian pertunjukan mereka di Indonesia justru diwarnai dugaan pembatasan ekspresi dan tekanan terhadap materi visual maupun pesan solidaritas.
Tiga agenda disebut batal, yakni Neverland di Cikarang (7/11/2026), Tigers Jaw Tour di INA Hall Kota Peruri Jakarta (8/11/2026), dan Gesrek Festival Jakarta (13–15/11/2026). Situasi tegang juga dilaporkan sempat mengemuka di panggung Bekasi Padat Karya (1/11/2026) dan sebelumnya di Banyuwangi (28/10/2026).
Pola yang tampak bukan sekadar pembatalan acara, melainkan kontrol terhadap simbol di ruang pertunjukan. Di Banyuwangi, menurut keterangan manajemen, baliho solidaritas terkait tambang dan Pakel serta sampul album mereka sempat diturunkan paksa oleh polisi.
“Di Banyuwangi, semua baliho solidaritas terkait tambang dan Pakel, serta sampul album kami diturunkan paksa oleh polisi,” ujar Delpi Suhariyanto, gitaris sekaligus manajer Dongker. Ia menambahkan Arno Zarror berkomunikasi dengan aparat sehingga banner sampul album bisa dipasang lagi, sementara baliho solidaritas dibentangkan saat lagu terakhir.
Di titik ini, panggung berubah dari ruang hiburan menjadi arena negosiasi kuasa. Ketika gambar sampul album dan baliho solidaritas dipersoalkan, yang diuji bukan hanya band, melainkan batas wajar negara mengatur ekspresi warga.
LBH Jakarta menilai praktik semacam itu sebagai sinyal yang mengkhawatirkan bagi demokrasi. Alif Fauzi Nurwidiastomo menyebut bila dibiarkan, pembatasan ekspresi seni berpotensi melanggar konstitusi dan HAM serta menciptakan preseden buruk.
“Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sekaligus menciptakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di masa mendatang,” kata Alif. Ia juga mengingatkan kasus serupa menimpa Yos Suprapto dan Sukatani dalam dua tahun terakhir, menandakan masalah yang berulang.
Kasus Dongker memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi sering diuji bukan di ruang sidang, melainkan di panggung kecil, baliho, dan daftar lagu. Pembatasan yang hadir lewat pembatalan dan penurunan atribut kerap tampak “administratif”, tetapi dampaknya politis karena mengerutkan ruang aman publik.
Punk dan art punk sejak awal lahir dari tradisi kritik sosial, sehingga upaya mensterilkan panggung dari pesan perlawanan sama saja memotong nadi genre itu. Arno Zarror menegaskan lirik dan distorsi yang mereka bawa adalah respons atas hak sipil yang terus diabaikan, dan pesan itu menemukan momentumnya justru saat dibatasi.
Konser Obat Stres untuk Rakyat menjadi penanda penting karena Dongker tetap tampil all out di hadapan publik luas bersama Efek Rumah Kaca, The Brandals, Sukatani, Down for Life, dan The Cottons. Dalam konteks ini, keberanian tampil bukan romantisasi, melainkan strategi mempertahankan ruang bicara yang makin sempit.
Rangkaian pembatalan gigs dan penurunan baliho solidaritas menunjukkan kebebasan berekspresi di skena musik independen sedang diuji secara nyata. Jika panggung yang damai saja bisa dimute, publik patut bertanya ruang mana lagi yang benar-benar aman untuk menyampaikan kritik.
Dongker mengingatkan bahwa musik bukan hanya bunyi, melainkan hak warga untuk menyatakan sikap tanpa intimidasi. Pada akhirnya, pertaruhannya bukan sekadar satu band atau satu konser, melainkan keberanian kita menjaga demokrasi agar tetap bersuara. (Orbit dari berbagai sumber, 11 November 2026)
