Relaksasi DHE SDA: Korsel, Jepang, Uni Eropa Masuk Daftar
ORBITINDONESIA.COM – Relaksasi DHE SDA kembali diperluas, dan kini Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa resmi masuk daftar negara tujuan ekspor yang mendapat kelonggaran penempatan devisa hasil ekspor. Kebijakan ini mengubah peta insentif bagi eksportir tambang, sekaligus menguji konsistensi agenda stabilisasi devisa pemerintah.
Pemerintah mewajibkan repatriasi 100% devisa hasil ekspor (DHE) SDA ke Sistem Keuangan Indonesia. Untuk sektor nonmigas, retensi diwajibkan 100% selama 12 bulan, sedangkan migas 30% selama 3 bulan.
Namun Pasal 18A memberi jalur khusus bagi eksportir tertentu, terutama sektor pertambangan, jika terkait perjanjian bilateral atau kesepakatan dagang. Jalur ini menjadi “katup” kebijakan, karena retensi turun menjadi minimal 30% selama 3 bulan.
Dalam rakortas 3 November 2026, pemerintah memperluas negara yang dapat memicu fasilitas Pasal 18A. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut daftar yang semula lima negara kini bertambah tiga: Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.
Sebelumnya relaksasi hanya menyentuh AS, Kanada, China termasuk Hong Kong, serta Australia. Artinya, kawasan industri besar Asia Timur dan blok pasar Eropa kini ikut masuk dalam desain relaksasi.
Kepala LNSW Oza Olavia menegaskan alasan utamanya adalah kerja sama perdagangan dan kontribusi investasi negara-negara tersebut di Indonesia. Pernyataan ini menempatkan relaksasi DHE SDA sebagai instrumen diplomasi ekonomi, bukan sekadar aturan teknis perbankan.
Secara desain, PP 2/2026 tetap menekankan kontrol devisa melalui retensi dan penggunaan terbatas. Untuk DHE SDA nonmigas, penggunaannya hanya boleh untuk lima tujuan, termasuk pajak/PNBP, dividen valas, impor barang modal, dan pembayaran pinjaman, sepanjang dana tetap berada di Rekening Khusus valas.
Pasal 18A mengubah dua hal penting bagi sektor pertambangan. Pertama, retensi menjadi minimal 30% selama 3 bulan, bukan 100% selama 12 bulan seperti skema umum pertambangan nonmigas.
Kedua, penempatan dan penukaran rupiah dapat dilakukan di bank devisa, termasuk bank devisa non-BUMN. Ini memperluas pilihan bank, mempercepat transaksi, dan berpotensi menurunkan biaya finansial eksportir.
Tetapi tidak semua eksportir bisa masuk jalur relaksasi. PMK Nomor 48 Tahun 2026 mensyaratkan tiga kriteria kumulatif: berbentuk PT pertambangan, punya pemegang saham dari negara mitra, dan porsi kepemilikan minimal 10%.
Di titik ini, relaksasi DHE SDA terlihat seperti insentif yang menempel pada struktur kepemilikan. Kebijakan devisa yang seharusnya netral berubah menjadi kebijakan yang “menghadiahi” konfigurasi pemegang saham tertentu.
Ada detail yang paling menentukan: fasilitas Pasal 18A bersifat opsional, tetapi dengan mekanisme yang mendorong otomatisasi. Jika eksportir memenuhi syarat namun tidak mengirim surat penolakan dalam 5 hari kerja, mereka dianggap otomatis memilih fasilitas Pasal 18A.
Mekanisme ini membuat relaksasi bukan sekadar pilihan, melainkan default bagi yang memenuhi syarat administratif. Dari sisi negara, ini memudahkan implementasi, tetapi dari sisi tata kelola, ia menuntut transparansi dan sosialisasi yang sangat rapi.
Perluasan negara ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa juga membawa implikasi volume. Ketiganya adalah mitra dagang dan investor besar di sektor manufaktur, energi, dan rantai pasok mineral, sehingga potensi eksportir yang memenuhi syarat menjadi lebih banyak.
Dalam perspektif pasar valas, retensi yang lebih pendek bisa berarti perputaran devisa yang lebih cepat keluar dari sistem domestik. Pemerintah tampaknya menukar sebagian “kekuatan menahan devisa” dengan harapan menjaga iklim investasi dan kepastian kontrak dagang.
Airlangga menyebut perluasan ini sebagai penambahan dari lima negara menjadi delapan. Oza menekankan pertimbangan investasi, yang mengindikasikan kebijakan ini juga dibaca sebagai sinyal: Indonesia fleksibel bagi mitra strategis.
Relaksasi DHE SDA adalah kompromi yang wajar, tetapi ia berisiko menjadi preseden. Jika negara mitra bertambah, maka logika “relaksasi karena investasi” bisa mendorong lobi serupa dari mitra lain.
Masalahnya bukan pada fleksibilitas, melainkan pada konsistensi tujuan. Jika tujuan utama DHE adalah memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah, maka relaksasi harus dibatasi oleh indikator yang terukur, bukan semata daftar negara.
Syarat kepemilikan minimal 10% dari negara mitra juga memunculkan pertanyaan keadilan kompetisi. Eksportir dengan struktur pemegang saham domestik murni bisa merasa menanggung beban retensi lebih berat dibanding perusahaan dengan pemegang saham asing tertentu.
Dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat menurunkan friksi transaksi dan memperbaiki arus kas eksportir. Namun dalam jangka panjang, ia bisa menggeser insentif korporasi untuk mengatur kepemilikan demi mendapatkan fasilitas, bukan demi efisiensi bisnis.
Ada pula risiko komunikasi publik yang tidak tuntas. Istilah “relaksasi” mudah dipahami sebagai pelemahan aturan, padahal pemerintah tetap mewajibkan repatriasi dan menahan minimal 30% selama 3 bulan.
Karena itu, kunci utamanya adalah pengawasan dan evaluasi berkala. Tanpa laporan periodik yang terbuka tentang dampak ke likuiditas valas, penerimaan negara, dan kepatuhan, kebijakan ini akan lebih sering diperdebatkan daripada dipercaya.
Perluasan relaksasi DHE SDA ke Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa menegaskan bahwa kebijakan devisa kini dipakai sebagai instrumen negosiasi ekonomi. Negara ingin tetap memegang kendali devisa, tetapi juga tidak ingin kehilangan momentum investasi dan perdagangan.
Pertanyaan yang tersisa sederhana namun menentukan: sampai batas mana relaksasi bisa diperluas tanpa menggerus tujuan stabilitas makro. Di situlah publik berhak menuntut satu hal, yakni ukuran keberhasilan yang jelas, bukan sekadar daftar negara yang terus bertambah. (Orbit dari berbagai sumber, 8 November 2026)
