Gugatan Trump Blokir Sertifikasi Pemilu Senat Alaska
ORBITINDONESIA.COM – Gugatan Trump soal sertifikasi pemilu Senat Alaska meledak di hari-hari terakhir jelang 3 November. Pemerintah federal ingin hasil pemilu ditahan bila Senator Republik Dan Sullivan kalah tipis, dengan alasan ada kandidat bernama sama yang bisa membingungkan pemilih.
Pemerintahan Donald Trump melalui Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan federal pada Kamis. Intinya, keberadaan kandidat lain bernama Dan (Daniel J) Sullivan di surat suara dianggap berpotensi mengalihkan suara dari Senator Dan Sullivan.
Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Senator Dan Sullivan dan kandidat Demokrat Mary Peltola. Dalam hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara 3 November, Peltola disebut unggul tipis.
Pemerintah meminta hakim melarang Alaska mengesahkan hasil pemilu bila Senator Sullivan kalah dengan selisih yang lebih kecil daripada perolehan suara Sullivan yang satunya. Trump sendiri mengakui keterlibatannya, “Saya yang bilang lakukan,” saat ditanya wartawan di Florida pada Jumat.
Trump menyebut pencalonan Sullivan kedua sebagai “penipuan” dan mengklaim pemerintah menyiapkan “opsi hukum yang kuat” untuk menghentikannya. Namun upaya sebelumnya untuk mencoret Sullivan kedua, seorang guru pensiunan, sudah ditolak Mahkamah Agung Alaska.
Departemen Kehakiman berargumen bahwa memasukkan “Daniel J Sullivan” akan “menodai” integritas pemilu Alaska. Dalam dokumen pengadilan, Alaska disebut akan gagal melindungi integritas pemilu jika tetap memasukkan hasil yang “tercemar” oleh kemiripan nama.
Di titik ini, persoalannya bukan sekadar administratif, melainkan soal legitimasi hasil pemilu. Pemerintah federal pada dasarnya meminta ruang untuk membekukan sertifikasi, lalu membuka pintu investigasi tentang apakah pemilih “tercampur” saat memilih.
Sistem ranked-choice voting Alaska menambah lapisan risiko dan juga argumen. Pemilih bisa saja memilih kedua nama Sullivan bila ragu, sehingga kebingungan tidak selalu membuat suara “hilang”, tetapi bisa mengubah urutan preferensi yang menentukan hasil akhir.
Associate Attorney General Stanley E Woodward Jr menyatakan tujuan tunggal pencalonan Sullivan kedua adalah menguntungkan Peltola dengan mengurangi suara senator petahana. Woodward menulis bahwa ada “kemungkinan besar” pemilih akan bingung, sehingga sertifikasi bisa mencerminkan proses yang “tidak berintegritas”.
Namun Sullivan kedua membantah keras tuduhan itu. Kepada Petersburg Pilot ia mengatakan tidak tahu harus bicara dengan siapa di kubu Peltola, dan kepada Courthouse News ia menyebut “pilihan itu baik” serta niat pemilih akan beragam seperti para kandidat.
Catatan latar belakang juga dipakai sebagai amunisi politik. Sullivan kedua pernah dilaporkan menjadi anggota Alaska Independence Party, lalu mendaftar sebagai Republik awal tahun ini, sebuah detail yang bisa dibaca ganda oleh publik.
Gugatan Trump soal sertifikasi pemilu Senat Alaska memperlihatkan pergeseran medan tempur: dari kampanye ke ruang sidang. Ketika negara meminta sertifikasi ditahan hanya jika kandidat tertentu kalah, kesan yang muncul bukan perlindungan pemilih, melainkan perlindungan hasil.
Argumen “kebingungan pemilih” memang masuk akal secara psikologi pemilih, tetapi berbahaya bila dijadikan standar elastis. Jika kemiripan nama otomatis dianggap mencederai integritas, maka setiap pemilu bisa digugat dengan pola serupa, terutama saat selisih tipis.
Di sisi lain, Alaska sudah punya mekanisme hukum dan pemilu yang menguji keberatan semacam ini, termasuk putusan Mahkamah Agung Alaska yang menolak pencoretan kandidat. Memaksa jalur federal setelah kalah di tingkat negara bagian dapat dibaca sebagai upaya mencari forum yang lebih menguntungkan.
Yang paling problematik adalah syarat gugatan yang bersifat kondisional: sertifikasi dipersoalkan hanya bila Senator Sullivan kalah dengan margin tertentu. Ini membuat prinsip “integritas pemilu” terdengar selektif, seolah integritas baru dipermasalahkan ketika hasilnya tidak diinginkan.
Pada akhirnya, pemilu yang sehat bukan hanya tentang siapa menang, tetapi tentang kapan sebuah negara bersedia menerima kekalahan sebagai bagian dari demokrasi. Kasus Alaska menunjukkan betapa tipis jarak antara perlindungan pemilih dan politisasi prosedur.
Jika sertifikasi bisa ditunda karena dugaan kebingungan nama, publik patut bertanya: standar pembuktiannya apa, dan siapa yang diuntungkan oleh penundaan itu. Demokrasi runtuh bukan selalu oleh kecurangan besar, melainkan oleh kebiasaan kecil meragukan hasil yang sah.
(Orbit dari berbagai sumber, 28 Oktober 2026)
