Sanksi AS ke Iran: Pezeshkian Akui Krisis Ekonomi Memburuk
ORBITINDONESIA.COM – Sanksi AS ke Iran kembali mengencang, dan Presiden Masoud Pezeshkian mengakui rakyatnya menghadapi “banyak masalah”. Ia menyebut Iran kini berada dalam “perang skala penuh” di bidang ekonomi, militer, dan keamanan setelah gelombang sanksi baru era Donald Trump.
Pengakuan Pezeshkian muncul saat Washington menegaskan strategi isolasi ekonomi sebagai alat tekanan politik. Dalam pidato televisi pemerintah, ia berkata pemerintah berupaya mencegah masalah “semaksimal mungkin”.
Pezeshkian menuding Trump menjatuhkan sanksi “paling menghancurkan dan mengerikan” terhadap Iran. Ia menempatkan sanksi sebagai bagian dari konflik yang lebih luas, bukan sekadar kebijakan dagang.
Di dalam negeri, Iran sudah lama diguncang inflasi, nilai tukar yang bergejolak, dan turunnya daya beli. Kombinasi ini membuat isu ekonomi mudah berubah menjadi kemarahan politik di jalanan.
Artikel menyebut gelombang protes besar beberapa tahun terakhir kerap dipicu kesulitan ekonomi. Pada akhir Desember tahun lalu, protes biaya hidup berkembang menjadi demonstrasi yang mengecam penguasa.
Sanksi AS ke Iran bekerja seperti “pajak tak terlihat” yang menekan rumah tangga melalui harga barang, akses impor, dan biaya transaksi. Ketika jalur keuangan menyempit, biaya hidup naik lebih cepat daripada kemampuan negara menambal subsidi.
Pezeshkian menyebut fokus pemerintah pada inflasi, penghidupan, pengangguran, dan “masa depan rakyat” agar hidup bermartabat. Pernyataan itu penting karena mengakui bahwa legitimasi politik kini bertumpu pada stabilitas ekonomi harian.
Namun sanksi jarang berdampak simetris pada semua kelas sosial. Kelompok berpendapatan rendah biasanya paling terpukul, sementara ekonomi bayangan dan jaringan perantara justru tumbuh di ruang abu-abu.
Di titik ini, sanksi bukan hanya instrumen eksternal, melainkan faktor yang membentuk ulang tata kelola internal. Ketika negara terdesak, kontrol ekonomi cenderung menguat, dan ruang kritik sering menyempit.
Angka korban juga menjadi medan narasi yang tajam. Otoritas melaporkan lebih dari 3.000 kematian dalam kerusuhan, sementara LSM luar negeri menuding tindakan keras “tanpa pandang bulu” menewaskan ribuan orang.
Perbedaan klaim itu menunjukkan satu hal: krisis ekonomi mudah berubah menjadi krisis informasi. Dalam situasi tegang, data korban bukan sekadar statistik, melainkan senjata legitimasi dan kecaman.
AS dan sekutunya biasanya menganggap sanksi sebagai cara menekan elite, bukan rakyat. Tetapi di lapangan, rakyatlah yang pertama merasakan harga melonjak, pekerjaan hilang, dan tabungan menguap.
Di sisi lain, penguasa Iran kerap membingkai tekanan eksternal sebagai alasan untuk disiplin nasional. Bingkai “perang skala penuh” membuat ketidakpuasan domestik mudah dicap sebagai bagian dari ancaman keamanan.
Pengakuan “banyak masalah” dari Pezeshkian terdengar jujur, tetapi juga politis. Ia sedang menyiapkan panggung: jika ekonomi memburuk, penyebab utamanya diletakkan pada sanksi AS.
Masalahnya, narasi eksternal tidak otomatis menyelesaikan problem struktural di dalam negeri. Inflasi yang kronis dan pengangguran yang membandel sering berakar pada tata kelola, kebijakan fiskal, dan iklim usaha yang rapuh.
Sanksi memang memperparah, tetapi tidak selalu menjadi sebab tunggal. Jika pemerintah hanya menekankan musuh dari luar, reformasi dari dalam bisa tertunda, dan beban jatuh lagi ke warga.
Bagi Washington, kampanye sanksi baru dimaksudkan untuk “meruntuhkan rezim” menurut artikel. Strategi ini menyimpan risiko bumerang karena penderitaan ekonomi bisa menguatkan sentimen anti-AS dan mempererat barisan elite.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika ekonomi, keamanan, dan militer dilebur dalam satu bahasa perang. Bahasa perang sering mengurangi ruang kompromi, padahal krisis ekonomi biasanya butuh kebijakan yang fleksibel dan dialog yang terbuka.
Sanksi AS ke Iran kini bukan sekadar headline geopolitik, melainkan kenyataan di dapur dan dompet warga. Pezeshkian menjanjikan perjuangan melawan inflasi dan pengangguran, tetapi ia juga menegaskan negara sedang diserang di banyak front.
Pertanyaannya, apakah tekanan eksternal akan melahirkan perubahan yang lebih manusiawi, atau justru memperpanjang siklus kemiskinan, represi, dan saling menyalahkan. Pada akhirnya, ukuran kebijakan apa pun seharusnya sederhana: apakah ia membuat rakyat hidup lebih bermartabat, atau hanya mengubah penderitaan menjadi alat tawar-menawar. (Orbit dari berbagai sumber, 31 Agustus 2026)
