ORBITINDONESIA - Jateng Provinsi Termiskin. Entah siapa yang menciptakan narasinya. Yang jelas kalimat ini sering sekali dipakai untuk mendiskreditkan Ganjar Pranowo.

Ironisnya pendukung Ganjar sering juga termakan. Padahal kalau mau sedikit saja mengintip data, bukan saja serangan itu mudah dimentahkan. Tapi malah bisa tahu kepiawaian Ganjar dalam mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Kita lihat data BPS. Secara nasional, provinsi dengan presentase kemiskinan tertinggi per September 2022 bukan Jateng.

Tetapi adalah: Papua 26,80 persen, Papua Barat 21,43 persen, NTT 20,23 persen, Maluku 16,23 persen, dan Gorontalo 15,51 persen.

Baca Juga: Sodetan Ciliwung Selesai April, Banjir di DKI Jakarta akan Berkurang Drastis

Jika melihat dari jumlah penduduk. Provinsi dengan penduduk miskin terbanyak se Nusantara ternyata Jawa Timur dengan 4,236 juta. Disusul Jawa Barat 4,053 juta dan Jawa Tengah 3,858 juta.

Clear bukan. Baik dari persentase maupun jumlah penduduk, Jateng bukan provinsi termiskin di Indonesia. Bahkan diantara provinsi di Pulau Jawa, presentase kemiskinan tertinggi dipegang DI Yogyakarta.

Namun tidak bisa dimungkiri bahwa kemiskinan di Jateng masih sangat tinggi. Yakni 10,98%. Setidaknya belum dibawah angka kemiskinan Nasional yang telah mencapai 9,57%.

Tapi justru di sinilah menariknya.

Baca Juga: KAESANG PANGAREP Mengutarakan Ingin Terjun ke Politik, Jokowi KAGET

Pada awal menjabat Gubernur Jateng, bulan September tahun 2013. Ganjar telah mewarisi angka kemiskinan yang tinggi sebesar 4,7 juta jiwa atau 14,44%.

Kini data BPS September 2022, kemiskinan Jateng di angka 10,98%. Artinya ada penurunan sebesar 3,46%.

Jika menilik jumlah. Kemiskinan Jateng pada September 2013 sebesar 4.704.870 menjadi 3.858.230 pada September 2022. Ada penurunan 846.640 jiwa.

Pada kurun waktu yang sama. Kemiskinan di Jatim turun 629.310 jiwa dan Jabar turun (hanya) 329.030 jiwa.

Baca Juga: Pembakar Al Quran di Swedia Rasmus Paludan Ternyata Seorang Politisi

Bukan. Bukan saya mau bilang Ganjar lebih baik dari gubernur lain dalam menurunkan kemiskinan. Karena penurunan atau kenaikan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan sebagai tanggung jawab gubernur.

Sebagai contoh. Kenaikan kemiskinan terjadi di seluruh provinsi pada 2020-2021. Sebabnya apa? Yes, pandemi Covid-19.

Kenaikan kemiskinan juga bisa disebabkan kebijakan pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM misalnya.

Maka sebagaimana juga ketika kemiskinan naik, ketika turun pun juga tidak bisa diartikan sebagai hanya kerja gubernur. Ada bupati walikota yang berasal dari partai berbeda-beda.

Baca Juga: Yang Sedang Butuh Pekerjaan di Serang, Ada Lowongan Kerja di PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Mereka punya visi misi dan program kerja sendiri. Sangat sulit membuat 35 bupati/walikota di Jateng mengikuti apa kata gubernur, atau menjalankan program-program provinsi.

Di sinilah kepiawaian seorang Ganjar Pranowo. Ia mampu mengkoordinasikan seluruh kekuatan yang berbeda-beda.

Dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Semuanya bisa bersinergi, menyatukan visi besar bersama dalam pengentasan kemiskinan.

Jelas berbeda dengan DKI Jakarta yang mana walikotanya dipilih langsung oleh gubernur.

Baca Juga: Wowon Sang Pembunuh Berantai di Cianjur hingga Bekasi Punya 6 Istri, Hingga Saat Ini Korban 9 Orang

Pada konteks ini, menurut saya, kerja Ganjar di Jateng, Ridwan Kamil di Jabar, dan Khofifah di Jatim lebih berat dibandingkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apalagi dengan wilayah lebih kecil, DKI juga lebih besar APBD nya.

Eh tapi anehnya, kemiskinan di Jakarta sejak 2017 sampai 2022 kok malah naik ya. Dari semula 393.130 jiwa menjadi 494.930 jiwa. Naik lebih dari 100 ribu jiwa.

Kira-kira kenapa?

(Oleh: Anton Sudibyo, Wartawan, tinggal di Semarang). ***