ORBITINDONESIA - Penyerapan Anggaran 2022 Kanwil Kementerian Hkum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 99,21 persen atau menempati peringkat ke-3 terbaik nasional.

Demikian Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Muslim Alibar sewaktu membuka Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2022 di Pangkalpinang, Kamis 12 Januari 2023.

Ia mengapresiasi operator yang telah bekerja keras, sehingga Kementerian Hukum dan HAM mendapat Opini WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut dimulai 2010 hingga 2021.

Baca Juga: Tengah Malam, Puluhan Narapidana Kasus Narkoba Sumatra Selatan Diangkut Bus Menuju Nusakambangan

"Kami mengucapkan terima kasih dan meminta operator keuangan dan BMN peserta rekonsiliasi menindaklanjuti beberapa catatan Laporan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Babel pada 2022 sehingga hasilnya akuntabel," ujarnya.

Kepala Subbagian Keuangan dan BMN Edi Kurniawan berpesan kepada seluruh operator agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Dengan adanya kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat tersusunnya laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel," katanya.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Babel Harun Sulianto mengatakan pada November 2022, Kanwil Kemenkumham Babel berhasil meraih Peringkat I Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik Tahun Anggaran 2021 dengan Klasifikasi Wilayah Kerja Tipe C.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Ferry Irawan Jadi Tersangka KDRT Terhadap Istrinya Venna Melinda, Ada Handuk Bercak Darah

"Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly pada kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 di Jakarta," ujarnya.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2022 hadir juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, Kepala Bagian Umum, Zumadi, para Pejabat Struktural, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta para pendamping dari Inspektorat Jenderal, Ditjen Imigrasi, serta para operator.

Hadir secara virtual pendamping dari Biro BMN Sekretaris Jenderal, Biro Keuangan Sekretaris Jenderal dan Ditjen Pemasyarakatan. ***