Perhutani Mojokerto-Polsek Mantup Perkuat Patroli Keamanan Hutan
ORBITINDONESIA.COM – Perhutani Mojokerto memperkuat patroli keamanan hutan lewat koordinasi dengan Polsek Mantup untuk menekan gangguan di kawasan BKPH Mantup. Di tengah naik-turunnya kasus pencurian kayu dan perambahan di banyak wilayah Jawa, sinergi Perhutani dan polisi kembali diuji: efektifkah patroli gabungan mengubah keadaan?
Pertemuan digelar di Kantor Polsek Mantup pada Senin, 2 November, dengan melibatkan BKPH Mantup, RPH Mantup, Kapolsek, dan Kanit Intel. Agenda utamanya adalah penguatan komunikasi dan kerja sama, terutama patroli bersama untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan hutan.
Administratur KPH Mojokerto, Bima Andrayuwana, menekankan bahwa dukungan kepolisian adalah kunci pengamanan kawasan. Ia menyebut koordinasi dan patroli bersama perlu terus ditingkatkan agar kelestarian hutan tetap terjaga.
Patroli gabungan sering menjadi respons cepat ketika ancaman muncul, tetapi ia bukan obat tunggal untuk problem yang strukturnya panjang. Gangguan keamanan hutan umumnya berakar pada tiga hal: akses ilegal yang longgar, rantai pasok kayu yang sulit dilacak, dan tekanan ekonomi warga sekitar.
Dalam banyak kasus di Indonesia, penegakan hukum baru efektif ketika intelijen lapangan kuat dan proses pembuktian rapi, dari titik tebangan sampai jalur angkut. Karena itu, kehadiran Kanit Intel dalam koordinasi Mantup memberi sinyal bahwa pengamanan tidak hanya mengandalkan “keliling hutan”, tetapi juga pengumpulan informasi.
Namun, patroli tanpa peta risiko yang jelas mudah berubah menjadi rutinitas administratif. Perhutani dan Polsek Mantup perlu memetakan jam rawan, titik akses, serta pola modus, lalu mengukur hasilnya dengan indikator sederhana seperti penurunan temuan tunggak ilegal atau berkurangnya jalur angkut liar.
Di sisi lain, transparansi juga menentukan legitimasi. Publik berhak tahu apakah patroli gabungan disertai penertiban penadah, karena penebangan ilegal biasanya hidup oleh pasar, bukan oleh pelaku lapangan semata.
Pernyataan Bima bahwa koordinasi harus ditingkatkan terdengar normatif, tetapi justru di situlah masalahnya: banyak kerja sama berhenti pada seremoni. Jika sinergi ini ingin lebih dari sekadar “foto rapat”, maka target dan evaluasi harus diumumkan secara berkala.
Kapolsek Mantup AKP Sukardi menyatakan kesiapan membantu patroli sebagai bentuk sinergi menjaga keamanan dan kelestarian. Komitmen itu penting, tetapi tantangan sesungguhnya adalah konsistensi ketika kasus menyentuh aktor yang lebih kuat, seperti pengepul atau jaringan logistik.
Pengamanan hutan juga tidak bisa memusuhi warga sekitar. Program kemitraan, akses legal yang tertib, dan kanal pelaporan yang aman dapat membuat masyarakat menjadi “sensor” paling awal, bukan pihak yang selalu dicurigai.
Koordinasi Perhutani Mojokerto dan Polsek Mantup adalah langkah yang masuk akal di wilayah yang hutan jatinya bernilai ekonomi tinggi. Tetapi ukuran keberhasilan bukan jumlah patroli, melainkan berkurangnya ruang gelap bagi pelaku dan menguatnya kepercayaan warga pada penegakan hukum.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bersama adalah sederhana: apakah hutan dijaga hanya ketika ada ancaman, atau dijaga sebagai sistem yang adil, terukur, dan berkelanjutan? Jika sinergi ini mampu menjawabnya, Mantup bisa menjadi contoh, bukan sekadar catatan rapat. (Orbit dari berbagai sumber, 7 November 2026)
