ORBITINDONESIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah personel satuan tugas (satgas) dari satu menjadi tiga orang yang bertugas mengawasi pengelolaan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI mulai 2023 atas permintaan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Tujuannya sama, supaya kebocoran itu bisa kami cegah sejak awal," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di sela Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Nantinya, lanjut dia, satgas itu dibagi tugas, yakni dua orang mengawasi pengelolaan APBD dan satu orang mengawasi pengelolaan anggaran di BUMD.

Baca Juga: Ditangkap KPK, Ruang Kerja Sahat Tua Simanjuntak di DPRD Jatim Disegel, Ini Penampakannya

Menurut dia, selama ini satu provinsi diawasi satu orang petugas KPK.

Mencermati besarnya APBD DKI dan ada permohonan dari Heru Budi Hartono, KPK menambah personel satgas untuk mencegah kecurangan hingga korupsi sekaligus membantu pengawasan Inspektorat Pemprov DKI.

Anggaran DKI Setara dengan se-Sumatra

Adapun setiap tahun APBD DKI Jakarta mencapai kisaran Rp80 triliun lebih atau setara APBD seluruh provinsi di Sumatera.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Ditangkap KPK atas Dugaan Kasus Suap Dana Hibah