"Anggaran Pemprov DKI itu sama dengan anggaran provinsi Sumatera. Kalau seluruh Sumatra satu satgas dan anggaran yang kurang lebih sama dengan DKI, sementara DKI itu untuk satgasnya hanya satu direktorat, yaitu KPK, tentu tidak efektif," katanya.

Heru menjelaskan, penambahan personel satgas tersebut akan memperkuat tugas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan BUMD di Jakarta.

Selain itu, keberadaan satgas akan menjadi pengingat agar selalu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mencegah korupsi.

Sehingga, kata dia, perencanaan sampai realisasi anggaran tidak terkendala yang diharapkan juga menambah keyakinan SKPD dan BUMD DKI dalam menjalankan tugasnya.

Baca Juga: KPK: Wakil Ketua DPRD Jatim yang Ditangkap Sahat Tua Simanjuntak

"Terima masih Wakil Ketua KPK memberikan arahan dan juga permohonan kami untuk bisa menambah satgas," katanya.

Dia mengingatkan jajaran BUMD DKI bahwa satgas tersebut bukan mencari-cari (kesalahan) tapi sebagai upaya pencegahan bisa komunikasi dan konsultasi. "Sehingga 'good corporate governance' (GCG) bisa lebih bagus sehingga rencana bisnis bisa lebih 'firm' (kuat)," kata Heru. ***