Berdasar surat Kemdikbud itu maka Kemenkeu menyampaikan kepada Pemda bahwa akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 23,3 triliun.

Lalu, kelebihan anggaran tersebut kembali dimasukkan ke APBN.

Perkara selesai. Apa lagi yang mesti dipertentangkan? Tidak ada bukan? Kedua belah pihak (Kemdikbud dan Kemenkeu) sudah menjalankan kewajibannya, duit rakyat Rp 23,3 triliun itu aman kok.

Baca Juga: Tiga Kepala Negara Absen di KTT G20

Tapi ini jadi ramai gegara sementara pihak menyebar berita di medsos bahwa peristiwa “pengembalian duit Rp 23,3 triliun” itu adalah semacam upaya “penyelamatan uang negara” oleh Anies.

Padahal isu yang terlebih dulu muncul adalah bahwa Anies (sebagai Mendikbud) waktu itu telah “salah hitung anggaran” sampai-sampai kelebihannya sebesar Rp 23,3 triliun.

Yah, memang dalam perang isu (politisasi isu) antara para pendukung A lawan pendukung B kerap terjerumus dalam pembengkokan isu-isu.

Fakta sejarah kerap dibengkokan sesuai kepentingan politicking-nya.

Baca Juga: Piala Dunia 2022, Senegal Sewa Dukun Untuk Obati Cedera Sadio Mane

Oleh karena itulah kita senantiasa menghimbau, agar masyarakat tetap kritis, rasional, tidak perlu sampai memberhalakan pihak tertentu.